Dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditemukan beberapa kasus persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan adanya kerugian negara. Lalu, bagaimana penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut?
Mari berdiskusi bersama pada Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan. Pentas pengadaan minggu ini mengusung tema : Sharing Session Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan narasumber Bapak Gopprera Panggabean - Direktur Investigasi KPPU
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐: Kamis, 6 Juli 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Mari berdiskusi bersama pada Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan. Pentas pengadaan minggu ini mengusung tema : Sharing Session Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan narasumber Bapak Gopprera Panggabean - Direktur Investigasi KPPU
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐: Kamis, 6 Juli 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐2
Selamat siang Sobat Kredibel!
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/live/IwRrW-cA4x8?feature=share
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/live/IwRrW-cA4x8?feature=share
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
YouTube
Peningkatan Kapasitas (PENTAS) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
๐2
PENTAS Pengadaan hadir lagi!
Bingung dengan pengadaan building managament?
Metode apa yang cocok untuk pengadaan ini?
Strategi apa yang dapat digunakan dalam pengadaan building management?
Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โSharing Session Pengadaan Building Management di LKPPโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐: Kamis, 27 Juli 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Pentas kali ini menghadirkan Narasumber dari UKPBJ LKPP yang akan berbagi pengalaman terkait pengadaan building management di LKPP.
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Bingung dengan pengadaan building managament?
Metode apa yang cocok untuk pengadaan ini?
Strategi apa yang dapat digunakan dalam pengadaan building management?
Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โSharing Session Pengadaan Building Management di LKPPโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐: Kamis, 27 Juli 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Pentas kali ini menghadirkan Narasumber dari UKPBJ LKPP yang akan berbagi pengalaman terkait pengadaan building management di LKPP.
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐2
Selamat siang Sobat Kredibel!
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u_zxEWSW8q0
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u_zxEWSW8q0
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
YouTube
Peningkatan Kapasitas (PENTAS) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
๐8
PENTAS Pengadaan hadir lagi!
Infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memanfaatkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU atau Public-Private Partnership (PPP). Apa itu skema KPBU dan manfaatnya? Apa bedanya dengan skema PBJ Pemerintah?
Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โPeluang dan Tantangan dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)โ dengan narasumber Reghi Perdana, S.H., LL.M yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 09.00 WIB - 11.00 WIB
๐: Kamis, 31 Agustus 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memanfaatkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU atau Public-Private Partnership (PPP). Apa itu skema KPBU dan manfaatnya? Apa bedanya dengan skema PBJ Pemerintah?
Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โPeluang dan Tantangan dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)โ dengan narasumber Reghi Perdana, S.H., LL.M yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 09.00 WIB - 11.00 WIB
๐: Kamis, 31 Agustus 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐2๐1
Selamat pagi Sobat Kredibel!
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsG5t7sBigo
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsG5t7sBigo
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
YouTube
Peningkatan Kapasitas (PENTAS) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
๐3
Halo Sobat Kredibel!
Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Lantas, bagaimana tata cara pelaksanaan Program Padat Karya, apa perbedaannya dengan swakelola, dan apa manfaatnya? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โProgram Padat Karya Sebagai Langkah Nyata Pemberdayaan Serta Peningkatan Perekonomian Masyarakatโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐: Kamis, 7 September 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Lantas, bagaimana tata cara pelaksanaan Program Padat Karya, apa perbedaannya dengan swakelola, dan apa manfaatnya? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โProgram Padat Karya Sebagai Langkah Nyata Pemberdayaan Serta Peningkatan Perekonomian Masyarakatโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐: Kamis, 7 September 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐1
Selamat siang Sobat Kredibel!
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/live/1jl5QllrJHM?si=CyW81Y6mN28GOmPi
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/live/1jl5QllrJHM?si=CyW81Y6mN28GOmPi
Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
YouTube
Peningkatan Kapasitas (PENTAS) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
๐3๐1
Hai Sobat Kredibel,
tahukah kamu, bahwa merujuk data tahun 2022 di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 7.2 juta ton sampah di Indonesia yang belum dikelola dengan baik (data dari 202 Kab/Kota se-Indonesia).
Lalu, apakah SDM PBJ bisa ikut "cawe-cawe" urusan sampah ini? PBJP apakah bisa dikaitkan dengan persampahan ini?
Yuks, hadir di CoP Seri Ke-8
Hari/tgl: Selasa, 26-09-23
Jam: 09.00-12.00 WIB
Zoom: https://bit.ly/Cop8
VB: https://bit.ly/3t7Fd4P
Live YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vI3-lmInw1U
Mari belajar langsung dari salah satu Kota di Indonesia yang menerapkan Kontrak Payung dalam Pengelolaan TSP Terpadu ini.
tahukah kamu, bahwa merujuk data tahun 2022 di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 7.2 juta ton sampah di Indonesia yang belum dikelola dengan baik (data dari 202 Kab/Kota se-Indonesia).
Lalu, apakah SDM PBJ bisa ikut "cawe-cawe" urusan sampah ini? PBJP apakah bisa dikaitkan dengan persampahan ini?
Yuks, hadir di CoP Seri Ke-8
Hari/tgl: Selasa, 26-09-23
Jam: 09.00-12.00 WIB
Zoom: https://bit.ly/Cop8
VB: https://bit.ly/3t7Fd4P
Live YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vI3-lmInw1U
Mari belajar langsung dari salah satu Kota di Indonesia yang menerapkan Kontrak Payung dalam Pengelolaan TSP Terpadu ini.
๐2โค1
Halo Sobat Kredibel!
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, K/L/PD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Bagi penyedia yang memiliki sertifikat TKDN diberikan preferensi harga sebagai insentif bagi PDN dengan nilai minimal pengadaan diatas Rp1.000.000.000,000 dengan TKDN minimal 25%.
Lantas, bagaimana penerapan dan perhitungan TKDN dalam pekerjaan konstruksi dan bagaimanakah progress implementasinya saat ini? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โSharing Session Penerapan dan Perhitungan TKDN dalam Pekerjaan Konstruksiโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐: Kamis, 5 Oktober 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, K/L/PD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Bagi penyedia yang memiliki sertifikat TKDN diberikan preferensi harga sebagai insentif bagi PDN dengan nilai minimal pengadaan diatas Rp1.000.000.000,000 dengan TKDN minimal 25%.
Lantas, bagaimana penerapan dan perhitungan TKDN dalam pekerjaan konstruksi dan bagaimanakah progress implementasinya saat ini? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โSharing Session Penerapan dan Perhitungan TKDN dalam Pekerjaan Konstruksiโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐: Kamis, 5 Oktober 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐8
Selamat pagi, Sob!
Untuk Sobat yang berhalang mengikuti kegiatan Pentas Pengadaan kemarin, jangan sedih! Sobat dapat menyaksikannya pada kanal YouTube link : https://www.youtube.com/live/dZErQHWLNQI?si=mvRlB1AmAsdWfuck
Terima kasih.
Untuk Sobat yang berhalang mengikuti kegiatan Pentas Pengadaan kemarin, jangan sedih! Sobat dapat menyaksikannya pada kanal YouTube link : https://www.youtube.com/live/dZErQHWLNQI?si=mvRlB1AmAsdWfuck
Terima kasih.
YouTube
Peningkatan Kapasitas (PENTAS) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
๐1
Halo Sobat Kredibel!
Menjelang akhir tahun anggaran 2023 untuk mendukung kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip pengadaan, diperlukan adanya awareness terhadap penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2023. Sejalan dengan hal tersebut pada tanggal 13 Oktober 2023 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.
Lantas, apa yang berbeda dengan mekanisme pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โSharing Session PMK Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaranโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐: Jumat, 24 November 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Menjelang akhir tahun anggaran 2023 untuk mendukung kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip pengadaan, diperlukan adanya awareness terhadap penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2023. Sejalan dengan hal tersebut pada tanggal 13 Oktober 2023 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.
Lantas, apa yang berbeda dengan mekanisme pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โSharing Session PMK Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaranโ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐: Jumat, 24 November 2023
๐ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐3โค1
selamat pagi Bapak/Ibu, sambil mengisi waktu luang, bisa mengerjakan soal berikut :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIW2_p8hRJXMWXgFZbEIM6kBpUms4UV56L_EvSzABtcMfVSw/viewform
note : ada jawaban keliru di soal no 47
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIW2_p8hRJXMWXgFZbEIM6kBpUms4UV56L_EvSzABtcMfVSw/viewform
note : ada jawaban keliru di soal no 47
Google Docs
Tryout PBJ Level 1 Versi 3
Tryout ini hanya dapat dikerjakan 1x dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jumlah Soal : 80 Soal Berbentuk Pilihan Ganda
2. Soal 1 - 70 : 1 Poin
3. Soal 71 - 80 : 3 Poin
4. Waktu Pengerjaan : 120 Menit
1. Jumlah Soal : 80 Soal Berbentuk Pilihan Ganda
2. Soal 1 - 70 : 1 Poin
3. Soal 71 - 80 : 3 Poin
4. Waktu Pengerjaan : 120 Menit
๐3๐คฎ2โค1