Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP
1.48K subscribers
74 photos
4 videos
24 files
189 links
Channel telegram ini dibentuk sebagai media edukasi proses pengadaan barang/jasa.
Download Telegram
Dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditemukan beberapa kasus persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan adanya kerugian negara. Lalu, bagaimana penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut?

Mari berdiskusi bersama pada Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan. Pentas pengadaan minggu ini mengusung tema : Sharing Session Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan narasumber Bapak Gopprera Panggabean - Direktur Investigasi KPPU

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 6 Juli 2023
๐Ÿ–ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐Ÿ‘2
Selamat siang Sobat Kredibel!

Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/live/IwRrW-cA4x8?feature=share

Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
๐Ÿ‘2
PENTAS Pengadaan hadir lagi!

Bingung dengan pengadaan building managament?
Metode apa yang cocok untuk pengadaan ini?
Strategi apa yang dapat digunakan dalam pengadaan building management?

Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โ€œSharing Session Pengadaan Building Management di LKPPโ€ yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 27 Juli 2023
๐Ÿ–ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Pentas kali ini menghadirkan Narasumber dari UKPBJ LKPP yang akan berbagi pengalaman terkait pengadaan building management di LKPP.

Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐Ÿ‘2
Selamat siang Sobat Kredibel!

Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u_zxEWSW8q0

Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
๐Ÿ‘8
PENTAS Pengadaan hadir lagi!

Infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memanfaatkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU atau Public-Private Partnership (PPP). Apa itu skema KPBU dan manfaatnya? Apa bedanya dengan skema PBJ Pemerintah?

Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โ€œPeluang dan Tantangan dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)โ€ dengan narasumber Reghi Perdana, S.H., LL.M yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 09.00 WIB - 11.00 WIB
๐Ÿ“†: Kamis, 31 Agustus 2023
๐Ÿ–ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐Ÿ‘2๐Ÿ‘1
Selamat pagi Sobat Kredibel!

Bagi yang tidak bisa menyaksikan acara Pentas Pengadaan via zoom, dapat mengaksesnya via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsG5t7sBigo

Absensi dan materi dapat diakses pada link : https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
๐Ÿ‘3
Halo Sobat Kredibel!

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Lantas, bagaimana tata cara pelaksanaan Program Padat Karya, apa perbedaannya dengan swakelola, dan apa manfaatnya? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โ€œProgram Padat Karya Sebagai Langkah Nyata Pemberdayaan Serta Peningkatan Perekonomian Masyarakatโ€ yang akan dilaksanakan pada:

โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐Ÿ“†: Kamis, 7 September 2023
๐Ÿ–ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐Ÿ‘1
Hai Sobat Kredibel,
tahukah kamu, bahwa merujuk data tahun 2022 di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 7.2 juta ton sampah di Indonesia yang belum dikelola dengan baik (data dari 202 Kab/Kota se-Indonesia).


Lalu, apakah SDM PBJ bisa ikut "cawe-cawe" urusan sampah ini? PBJP apakah bisa dikaitkan dengan persampahan ini?

Yuks, hadir di CoP Seri Ke-8
Hari/tgl: Selasa, 26-09-23
Jam: 09.00-12.00 WIB
Zoom: https://bit.ly/Cop8
VB: https://bit.ly/3t7Fd4P
Live YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vI3-lmInw1U

Mari belajar langsung dari salah satu Kota di Indonesia yang menerapkan Kontrak Payung dalam Pengelolaan TSP Terpadu ini.
๐Ÿ‘2โค1
Halo Sobat Kredibel!

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, K/L/PD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Bagi penyedia yang memiliki sertifikat TKDN diberikan preferensi harga sebagai insentif bagi PDN dengan nilai minimal pengadaan diatas Rp1.000.000.000,000 dengan TKDN minimal 25%.

Lantas, bagaimana penerapan dan perhitungan TKDN dalam pekerjaan konstruksi dan bagaimanakah progress implementasinya saat ini? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โ€œSharing Session Penerapan dan Perhitungan TKDN dalam Pekerjaan Konstruksiโ€ yang akan dilaksanakan pada:

โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐Ÿ“†: Kamis, 5 Oktober 2023
๐Ÿ–ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐Ÿ‘8
Selamat pagi, Sob!

Untuk Sobat yang berhalang mengikuti kegiatan Pentas Pengadaan kemarin, jangan sedih! Sobat dapat menyaksikannya pada kanal YouTube link : https://www.youtube.com/live/dZErQHWLNQI?si=mvRlB1AmAsdWfuck

Terima kasih.
๐Ÿ‘1
Halo Sobat Kredibel!

Menjelang akhir tahun anggaran 2023 untuk mendukung kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip pengadaan, diperlukan adanya awareness terhadap penyelesaian pekerjaan dan pembayaran pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2023. Sejalan dengan hal tersebut pada tanggal 13 Oktober 2023 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

Lantas, apa yang berbeda dengan mekanisme pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya? Semua akan terjawab dalam Pentas Pengadaan โ€œSharing Session PMK Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaranโ€ yang akan dilaksanakan pada:

โฐ: 13.00 WIB - 15.00 WIB
๐Ÿ“†: Jumat, 24 November 2023
๐Ÿ–ฅ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Zoom hanya berkapasitas 500 peserta, tetapi jangan sedih! Acara akan disiarkan langsung melalui Youtube Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
๐Ÿ‘3โค1