izin mengingatkan Bapak/Ibu

Dalam rangka memasuki tahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan baru yang perlu diantisipasi baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dalam menghadapi perkembangan kebutuhan pembangunan daerah, dinamika kebijakan nasional dan antisipasi tantangan maka diperlukan perencanaan dan penyusunan APBD yang optimal,
responsif dan adaptif.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "Sharing Session Praktik Terbaik Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" dengan narasumber Dr. S. Ruslan (Praktisi/Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 14 November 2024
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Terimakasih

Selamat pagi Bapak/Ibu,
izin menginformasikan kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan dengan Tema : Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara

📆: Kamis, 21 November 2024
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp


Narasumber : Penelaah Teknis Kebijakan pada Dit.Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan


Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih

Dalam rangka memasuki tahun 2025, pemerintah daerah dihadapkan pada realita pekerjaan yang berpotensi melampaui tahun anggaran. Sehingga dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun yang disebabkan kondisi kahar, peristiwa kompensasi, dan pemberian kesempatan serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu diterbitkan peraturan Kepala Perangkat Daerah untuk penyelesaian pekerjaan pada masa yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema : “Implementasi Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran dalam Praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” dengan narasumber perwakilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI (dari segi regulasi) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maros selaku Advisor (dari segi implementasi) yang akan dilaksanakan pada:

📆: Kamis, 28 November 2024
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

🚀 *Halo Sobat Kredibel, Yuk Ikut Seminar Nasional RUU Pengadaan Barang & Jasa Publik!* 🌍

Dalam rangka mendukung Visi Presiden Prabowo Subianto “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Jangan lewatkan Seminar Nasional RUU Pengadaan Barang & Jasa Publik yang akan membahas Kebijakan terkait penguatan Integritas dan Kompetensi SDM PBJ dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PBJ untuk mewujudkan Asta Cita!
Menghadirkan Narasumber dan Moderator super inspiratif yang akan memandu diskusi seru terkait penguatan Integritas dan Kompetensi SDM PBJ.

📅 Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024
⏰ Waktu : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Online Zoom
Link Zoom : https://bit.ly/SeminarNasionalLKPP
Streamning Youtube : https://www.youtube.com/@lembagakebijakanpengadaanb53
Let’s join with us!
Kapasitas terbatas! 🌱

*Yth. Bapak/Ibu Advisor*

Izin mengingatkan kembali undangan *Kegiatan Diskusi dan Implementasi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pencegahan Korupsi* yang akan diselenggarakan secara daring pada:
1. Hari, Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Waktu : 13.00 sd 15.00 WIB
Tempat : Online melalui Microsoft Teams
Agenda : Diskusi dan Implementasi SE Nomor 5 Tahun 2024
Link Rapat : https://s.id/BNYD4
2. Hari, Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Waktu : 13.00 sd 15.00 WIB
Tempat : Online melalui Microsoft Teams
Agenda : Diskusi dan Implementasi SE Nomor 8 Tahun 2024
Link Rapat : https://s.id/y8Feyfl7

Demikian informasi dan undangan tersebut disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Izin menyampaikan Link “Kegiatan Diskusi dan Implementasi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Pelaksanaan Kontrak dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa” yang akan diselenggarakan secara daring pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Waktu : 13.00 sd 16.00 WIB
Tempat : Online melalui Microsoft Teams
Link Rapat : https://s.id/dSvcP
Meeting ID: 465 815 719 13
Passcode: 6oK2Lm2M
Agenda : Diskusi dan Implementasi SE Nomor 8 Tahun 2024 (Tahap Pelaksanaan Kontrak) dan dan SE Nomor 19 Tahun 2018 (Cara Inovasi Pengadaan)
Peserta : advisor dan fasilitator PBJ

Terima kasih

Selamat Pagi Bapak/Ibu, berikut kami sampaikan KITS untuk CoP Batch I Puslat SDM PBJ LKPP yang akan dilaksanakan pada:

Hari,Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025
Waktu : 13.30 WIB s.d selesai
Tema :
*Pencegahan Permasalahan Hukum dan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa*

Narasumber :
1. Setya Budi Arijanta ( Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah)
2. Irene Putri (Plt. Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pd JAMINTEL Kejaksaan Agung RI

Link Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/86495592488?pwd=WIJYE6LKUOfWMTHwbhJbJgwnbSoHDo.1
Virtual Background dan Bahan Materi :
https://bit.ly/3DCbyGp

Atas Partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Salah satu Pemanfaatan Sistem Pengadaan dalam mengukur nilai ITKP yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Pemanfaatan sistem pencatatan RUP berbasis elektronik perlu dimaksimalkan untuk menambah nilai ITKP menjadi lebih baik, mengingat nilai ITKP yang dimaksud merupakan salah satu hal yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi.
Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema “Strategi Pencatatan RUP Pada Sistem SiRUP Untuk Nilai ITKP Yang Lebih Baik” dengan narasumber dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP dan UKPBJ Pemkot Denpasar yang akan dilaksanakan pada:

📆: Kamis, 9 Januari 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Katalog Elektronik Versi 6 telah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada 10 Desember 2024 dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan.
Katalog elektronik V6 yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP dan PT. Telkom dirancang untuk mempermudah proses pengadaan seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kemudahan e-audit dan monitoring secara real time proses transaksi yang sedang berjalan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema : *Sharing Session Implementasi Katalog Elektronik Versi 6* yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pasar Digital LKPP, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kemenkeu, Biro Umum dan PBJ Kemendikdasmen, kegiatan akan dilaksanakan pada:

📆: Kamis, 16 Januari 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Saat ini pelaksanaan pengadaan dihadapkan pada upaya-upaya percepatan, termasuk dalam percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.

Melalui Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat di akses melaui tautan https://pmep.lkpp.go.id/flipbookkl/index.html untuk Kementerian/Lembaga dan https://pmep.lkpp.go.id/flipbookpd/index.html untuk Pemerintah Daerah mulai dari realisasi belanja pengadaan, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) hingga optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang dapat menjadi instrumen monitoring dan evauasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa khususnya capaian realisasi persentase Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).

Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema : Strategi dan Implemetasi Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasakan data Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Flipbook) yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan , Direktorat Sistem LKPP dan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan kegiatan akan dilaksanakan pada:

📆: Kamis, 23 Januari 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.

Hallo Sobat Kredibel saatnya Sobat berpartisipasi!!! 📣📣

Kami mengundang Sobat Untuk memberikan Pandangan, Solusi, Pemikiran dan Pendapat terkait Permasalahan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. Aspirasi Sobat akan sangat berharga untuk membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat!!

*_https://bit.ly/SerapAspirasi-Konsolidasi_*

Aspirasi kami terima sampai dengan tanggal *29 Januari 2025* 🗓️

Terima kasih, telah berpartisipasi dalam menciptakan pengadaan yang lebih baik dan transparan! 📣📣

Hallo Sobat Kredibel saatnya Sobat berpartisipasi!!! 📣📣

Kami mengundang Sobat pada Kegiatan *Uji Publik Rancangan Peraturan LKPP Tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik Kepada K/L/PD*. Peran Sobat akan sangat berharga untuk membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat!!

🗓️ *Senin, 10 Februari 2025*
⏰ *13.30 WIB - Selesai*
📁 (Link Draft Peraturan) *_https://bit.ly/SerapAspirasi-Konsolidasi_*
🔗 (Link Ms.Teams) *_http://bit.ly/UjiPublik-KonsolidasiPengadaan_*

Terima kasih, telah mau berpartisipasi dalam menciptakan pengadaan yang lebih baik dan transparan! 📣📣

Konsolidasi merupakan salah satu strategi dan inovasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI untuk mendorong peningkatan efisiensi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta produk usaha Mikro, usaha Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi). Selain itu, konsolidasi pengadaan barang/jasa juga telah didorong oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Berkenaan dengan hal tersebut, LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema : "Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan"

Narasumber:
1. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

kegiatan akan dilaksanakan pada :
📆: Kamis, 24 April 2025
⏰: 10.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

✍️Link Daftar Hadir:
Daftar Hadir akan di share pada saat kegiatan.

📌Free Materi dan e-Sertifikat 2 JP

Selamat Sore, mohon ijin Bapak/Ibu.

Alhamdulillah, Puji Syukur, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan telah diundangkan per tanggal 30 April 2025. Menindaklanjuti UU Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya serta peraturan turunannya, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara, berikut kami sampaikan Dokumen Peraturan Presiden yang telah kami tayangkan ke dalam laman JDIH LKPP dengan tautan sebagai berikut:

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-46-tahun-2025