Sahabat.. Bagaimana sikap PKS mencermati kondisi bangsa akhir-akhir ini?
Silahkan Simak E-Magazine KABARPKS Edisi Agustus 2021. Temukan sikap, gagasan, kiprah, aktivitas pelayanan dan pembelaan PKS. #PKSPelayanRakyat
Link Download:
https://pks.id/file/kabarpks-emagazine-edisi-agustus-2021
Silahkan Simak E-Magazine KABARPKS Edisi Agustus 2021. Temukan sikap, gagasan, kiprah, aktivitas pelayanan dan pembelaan PKS. #PKSPelayanRakyat
Link Download:
https://pks.id/file/kabarpks-emagazine-edisi-agustus-2021
pks.id
PKS | KABARPKS eMagazine Edisi Agustus 2021
KabarPKS - Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia.
PKS KRITIK KERAS BSNP DIBUBARKAN: MUBAZIR DAN SEMBRONO!
“Mas Menteri coba belajar dulu soal tata aturan perundangan negara, nanya deh sama staf ahlinya sebelum keluarkan regulasi. Biar nggak bikin regulasi yang sembrono, labrak tata aturan. Amanah Undang-Undang mau dimentahkan sama Permendikbudristek, gimana ceritanya,”
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/01/bsnp-dibubarkan-anggota-komisi-x-fpks-mubazir-dan-sembrono/
“Mas Menteri coba belajar dulu soal tata aturan perundangan negara, nanya deh sama staf ahlinya sebelum keluarkan regulasi. Biar nggak bikin regulasi yang sembrono, labrak tata aturan. Amanah Undang-Undang mau dimentahkan sama Permendikbudristek, gimana ceritanya,”
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/01/bsnp-dibubarkan-anggota-komisi-x-fpks-mubazir-dan-sembrono/
Fraksi PKS
BSNP Dibubarkan, Anggota Komisi X FPKS: Mubazir dan Sembrono | Fraksi PKS
Terbitnya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memunculkan reaksi keras dari anggota Komisi X DPR RI Ledia…
DI TENGAH KONSOLIDASI PARTAI PENDUKUNG PEMERINTAH, PKS JUSTRU SEMAKIN MANTAP BEROPOSISI
"PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS justru semakin mantap beroposisi."
~ Dr, H.Jazuli Juwaini, MA, Ketua Fraksi PKS DPR RI.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/01/di-tengah-konsolidasi-partai-pendukung-pemerintah-pks-justru-semakin-mantap-beroposisi/
"PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS justru semakin mantap beroposisi."
~ Dr, H.Jazuli Juwaini, MA, Ketua Fraksi PKS DPR RI.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/01/di-tengah-konsolidasi-partai-pendukung-pemerintah-pks-justru-semakin-mantap-beroposisi/
Fraksi PKS
Di Tengah Konsolidasi Partai Pendukung Pemerintah, PKS Justru Semakin Mantap Beroposisi | Fraksi PKS
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir…
KEBOCORAN DATA ANCAM PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL
“Ada masalah keamanan data serius yang dikumpulkan oleh lembaga publik. Krisis perlindungan data pribadi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah,”
~ Amin Akram, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/01/anggota-fpks-kebocoran-data-ancam-pertumbuhan-ekonomi-digital/
“Ada masalah keamanan data serius yang dikumpulkan oleh lembaga publik. Krisis perlindungan data pribadi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah,”
~ Amin Akram, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/01/anggota-fpks-kebocoran-data-ancam-pertumbuhan-ekonomi-digital/
Fraksi PKS
Anggota FPKS: Kebocoran Data Ancam Pertumbuhan Ekonomi Digital | Fraksi PKS
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak prihatin dengan pencurian data berulang seperti itu karena mengancam masa depan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
PKS MAKIN MANTAP JADI OPOSISI
Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pekan lalu (25/8).
Pertemuan politik ini dibaca sebagai upaya konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi. Apalagi PAN juga ikut bergabung sebagai mitra baru dalam koalisi.
Merespons pertemuan itu, PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS mengatakan justru semakin mantap beroposisi.
Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara pekan lalu (25/8).
Pertemuan politik ini dibaca sebagai upaya konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi. Apalagi PAN juga ikut bergabung sebagai mitra baru dalam koalisi.
Merespons pertemuan itu, PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS mengatakan justru semakin mantap beroposisi.
PEMBAGIAN BINGKISAN PRESIDEN TIMBULKAN KERAMAIAN, KETELADANAN YANG BURUK
Kasus kerumunan bingkisan Presiden menambah banyak kasus yg menjadi contoh buruk di mata masyarakat, dimulai dari penegakan aturan yang tidak konsisten, hingga kasus korupsi.
~ Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen PKS.
Selengkapnya:
https://pks.id/content/pembagian-bingkisan-presiden-timbulkan-keramaian-pks-memberikan-keteladanan-yang-buruk
Kasus kerumunan bingkisan Presiden menambah banyak kasus yg menjadi contoh buruk di mata masyarakat, dimulai dari penegakan aturan yang tidak konsisten, hingga kasus korupsi.
~ Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen PKS.
Selengkapnya:
https://pks.id/content/pembagian-bingkisan-presiden-timbulkan-keramaian-pks-memberikan-keteladanan-yang-buruk
pks.id
Pembagian Bingkisan Presiden Timbulkan Keramaian, PKS: Memberikan Keteladanan yang Buruk
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Ahmad Fathul Bari menyoroti langkah Presiden dalam membagikan bingkisan ke warga hingga menimbulkan kerumunan banyak orang.
PEMERINTAH HARUS ALL OUT SEHATKAN PLN, JANGAN KORBANKAN RAKYAT DENGAN NAIKNYA TARIF TDL
"Opsi menaikan Tarif Dasar Listrik harus dihindari sejauh mungkin. Selain kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, karena pandemi"
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/04/pemerintah-harus-all-out-sehatkan-pln-aleg-pks-jangan-korbankan-rakyat-dengan-naiknya-tdl/
"Opsi menaikan Tarif Dasar Listrik harus dihindari sejauh mungkin. Selain kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, karena pandemi"
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/04/pemerintah-harus-all-out-sehatkan-pln-aleg-pks-jangan-korbankan-rakyat-dengan-naiknya-tdl/
Fraksi PKS
Pemerintah Harus All Out Sehatkan PLN, Aleg PKS: Jangan Korbankan Rakyat dengan Naiknya TDL | Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto angkat bicara terkait kondisi keuangan PLN. Politisi PKS itu menyebut kondisi PLN saat ini sudah kritis, sehingga perlu bantuan Pemerintah untuk…
KEBOCORAN DATA E-HAC, PEMERINTAH TAK PEDULI KEAMANAN DATA RAKYAT
SIKAP PKS :
- keamanan data tutup celah kejahatan cyber
- merugikan masa depan
- menurunkan kepercayaan aplikasi pemerintah
- harus ada tindakan tegas
#Infografis FPKS DPR RI
SIKAP PKS :
- keamanan data tutup celah kejahatan cyber
- merugikan masa depan
- menurunkan kepercayaan aplikasi pemerintah
- harus ada tindakan tegas
#Infografis FPKS DPR RI
PKS DESAK PEMERINTAH PERPANJANG KERINGANAN PAJAK BURUH INDUSTRI
"Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru,”
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/05/politisi-pks-desak-pemerintah-perpanjang-keringanan-pajak-buruh-industri/
"Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru,”
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/05/politisi-pks-desak-pemerintah-perpanjang-keringanan-pajak-buruh-industri/
Fraksi PKS
Politisi PKS Desak Pemerintah Perpanjang Keringanan Pajak Buruh Industri | Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah memperpanjang keringanan (relaksasi) pajak penghasilan Pph Pasal 21 sebesar 100 persen bagi buruh sektor industri.
PKS DESAK PEMERINTAH PERPANJANG KERINGANAN PAJAK BURUH INDUSTRI
"Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru,”
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/05/politisi-pks-desak-pemerintah-perpanjang-keringanan-pajak-buruh-industri/
"Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru,”
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/05/politisi-pks-desak-pemerintah-perpanjang-keringanan-pajak-buruh-industri/
Fraksi PKS
Politisi PKS Desak Pemerintah Perpanjang Keringanan Pajak Buruh Industri | Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah memperpanjang keringanan (relaksasi) pajak penghasilan Pph Pasal 21 sebesar 100 persen bagi buruh sektor industri.
UTANG RI TEMBUS 6000 TRILIUN
PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Pengelolaan Utang Negara. Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.
#Infografis FPKS DPR RI
PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Pengelolaan Utang Negara. Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.
#Infografis FPKS DPR RI
IRONI DI TENGAH PANDEMI, DUA MENTERI TUAI SENSASI
PKS Minta Pemerintah Lebih Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19
- 76 M untuk program prioritas kebijakan tanpa rincian jelas
- 21,7 M sosialisasi pembatalan haji 2020
- 6,5 M renovasi ruang kerja
PKS Minta Pemerintah Lebih Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19
- 76 M untuk program prioritas kebijakan tanpa rincian jelas
- 21,7 M sosialisasi pembatalan haji 2020
- 6,5 M renovasi ruang kerja
HNW SAMPAIKAN 4 CATATAN KRITIS DANA ABADI PESANTREN
"PKS akan bersama Umat mengawal dan mengkritisi agar tujuan dari PP untuk membantu Pesantren betul-betul bisa dilaksanakan"
~ Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/hnw-apresiasi-perpres-dana-abadi-pesantren-dan-sampaikan-empat-catatan-kritis/
"PKS akan bersama Umat mengawal dan mengkritisi agar tujuan dari PP untuk membantu Pesantren betul-betul bisa dilaksanakan"
~ Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/hnw-apresiasi-perpres-dana-abadi-pesantren-dan-sampaikan-empat-catatan-kritis/
Fraksi PKS
HNW Apresiasi Perpres Dana Abadi Pesantren dan Sampaikan Empat Catatan Kritis | Fraksi PKS
Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82…
VIRAL SANTRI KOMPAK TUTUP KUPING, JANGAN DIBULLY!
"Kita harus bersyukur, karena masih banyak orang yang terus berlomba menjadi Hafidz dan Hafidzah"
~ Alifudin, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/16/viral-santri-kompak-tutup-kuping-legislator-pks-minta-publik-tak-membully-dan-curiga
"Kita harus bersyukur, karena masih banyak orang yang terus berlomba menjadi Hafidz dan Hafidzah"
~ Alifudin, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/16/viral-santri-kompak-tutup-kuping-legislator-pks-minta-publik-tak-membully-dan-curiga
Fraksi PKS
Viral Santri Kompak Tutup Kuping, Legislator PKS Minta Publik Tak Membully dan Curiga | Fraksi PKS
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Alifudin turut memberikan komentar terkait rekaman video yang memperlihatkan para santri sedang ikuti rangkaian vaksinasi kompak menutup telinga ketika musik barat terputar.
PKS KRITIK KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, TAK NAMPAK DESAIN BESARNYA
“Bagaimana kita tidak miris melihat pola munculnya kebijakan seperti begini. Episode 1 sudah lewat, payung hukum baru muncul. Menuai masalah pula sehingga membutuhkan revisi yang itupun tidak kunjung direvisi meski sudah diminta berkali-kali"
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/komisi-x-fpks-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka-tak-nampak-desain-besarnya/
“Bagaimana kita tidak miris melihat pola munculnya kebijakan seperti begini. Episode 1 sudah lewat, payung hukum baru muncul. Menuai masalah pula sehingga membutuhkan revisi yang itupun tidak kunjung direvisi meski sudah diminta berkali-kali"
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/komisi-x-fpks-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka-tak-nampak-desain-besarnya/
Fraksi PKS
Komisi X FPKS: Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tak Nampak Desain Besarnya | Fraksi PKS
Mulai dari konsep dasar, landasan hukum hingga rencana implementasi di lapangan tak luput dari cecaran pertanyaan para Aleg ini, termasuk Ledia Hanifa Amaliah yang menyampaikan sederet masukan.