Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
191 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
Forwarded from Mahfuz Rnt
EFaktur Win64 Patch 2.1
https://goo.gl/FtTRwF

EFaktur Win32 Patch 2.1
https://goo.gl/Uy3kC4

EFaktur Linux64 Patch 2.1
https://goo.gl/LMk6o2

EFaktur Linux32 Patch 2.1
https://goo.gl/3hQNHK

EFaktur Mac Patch 2.1
https://goo.gl/LzfwjT
Forwarded from Mahfuz Rnt
Buat yang gagal Posting SPT karena ada retur, gagal simpan SPT Pembetulan KB tapi SPT Sebelumnya LB, mengatasi General Error
Channel Diskusi Pajak pinned «Buat yang gagal Posting SPT karena ada retur, gagal simpan SPT Pembetulan KB tapi SPT Sebelumnya LB, mengatasi General Error»
Batas waktu Bayar dan lapor SPT Masa PPh mundur sampai dengan 21 juni 2018. Tapi efiling dan ebilling bisa tetap diakses utk lapor dan bayar selama tgl 11-20 Juni 2018.
1. Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh untuk Masa Mei 2018 setelah 21 Juni 2018 namun tidak melewati 26 Juni 2018 akan DIKECUALIKAN dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.
2. Sanksi yang dimaksud pada poin pertama adalah sanksi yang termaktub dalam UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat 1.

Berikut tatan Undang-undangnya :
https://t.co/B0P6H0iLjY
3. Terkait penyampaian SPT Masa PPh Mei 2018 yang sesuai dengan poin 1, Kantor Pelayanan Pajak TIDAK menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14.
4. Bagi Wajib Pajak, PKP &Pemungut PPN dpt menyampaikan SPT Masa PPh dan/atau PPN : secara langsung;
melalui pos dgn bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir

dalam hal SPT tidak dapat disampaikan melalui
saluran tertentu yg ditetapkan oleh DJP.
5. SPT yang dimaksud di poin PERTAMA dan KEEMPAT dapat disampaikan dalam bentuk:
a. formulir kertas, atau
b. dokumen elektronik, bagi WP yang telah wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perpajakan.