Singkatan Perpajakan Awalan H https://t.co/U8wM9NlpG6

Batas waktu Bayar dan lapor SPT Masa PPh mundur sampai dengan 21 juni 2018. Tapi efiling dan ebilling bisa tetap diakses utk lapor dan bayar selama tgl 11-20 Juni 2018.

1. Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh untuk Masa Mei 2018 setelah 21 Juni 2018 namun tidak melewati 26 Juni 2018 akan DIKECUALIKAN dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.

2. Sanksi yang dimaksud pada poin pertama adalah sanksi yang termaktub dalam UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat 1.

Berikut tatan Undang-undangnya :
https://t.co/B0P6H0iLjY

3. Terkait penyampaian SPT Masa PPh Mei 2018 yang sesuai dengan poin 1, Kantor Pelayanan Pajak TIDAK menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14.

4. Bagi Wajib Pajak, PKP &Pemungut PPN dpt menyampaikan SPT Masa PPh dan/atau PPN : secara langsung;
melalui pos dgn bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir

dalam hal SPT tidak dapat disampaikan melalui
saluran tertentu yg ditetapkan oleh DJP.

5. SPT yang dimaksud di poin PERTAMA dan KEEMPAT dapat disampaikan dalam bentuk:
a. formulir kertas, atau
b. dokumen elektronik, bagi WP yang telah wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perpajakan.

6. PKP yang Sertifikat Elektroniknya berakhir pada tanggal 9
Juni s.d 20 Juni 2018 dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang baru paling lambat 2 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat
Elektronik.

7. Selama jangka waktu 9 Juni s.d 2 Juli 2018, PKP sebagaimana dimaksud dalam poin KEENAM diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan dan tata cara
pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.

8. Dalam hal PKP yang dimaksud
dalam poin KEENAM telah memiliki Sertifikat Elektronik yang baru, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam poin KETUJUH diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan persetujuan dari DJP.

9. Faktur Pajak berbentuk kertas sebagaimana dimaksud dalam poin KETUJUH yang tidak diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan
persetujuan dan DJP sebagaimana
dimaksud dalam poin KEDELAPAN BUKANLAH merupakan Faktur Pajak.

Demikian thread terkait KEP Dirjen No. 171/PJ/2018. Semoga dengan aturan ini #KawanPajak bisa menyesuaikan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan libur lebaran.

Selamat mudik, ingatlah bahwa apapun moda transportasinya, pajak anda yang bangun infrastrukturnya.
#PajakKitaUntukkita

Pengertian Biaya Bersama (Joint Cost) https://t.co/nxq2xIyOYs

Pengertian SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) https://t.co/DzwjkF8x6s

Pengertian Bangunan Permanen https://t.co/VmxvUXWd3X

Batas Waktu Pembayaran & Pelaporan SPT Masa dan Tahunan https://t.co/hlpfxSIMJK

PMK 126/PMK.011/2012 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Yg Dimiliki & Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu https://t.co/DvbYH3L7MR

Peraturan Pajak Tahun 1984 https://t.co/fhFE8T9fkN

Jenis Organisasi Internasional Lainnya Yg Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan https://t.co/xsydWwfJgs