PMK-9/2021 sudah online ya

Silakan diserbu


Kalo error jangan protes ya.
.
.
.
.
.

Pmk9/2021

Sudah bisa

.
.
.
.
.

Silakan ajukan

Imbauan Pengajuan Kembali Permohonan dan/atau Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pajak PMK Nomor 9/PMK.03/2021

https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/imbauan-pengajuan-kembali-permohonan-danatau-pemberitahuan-pemanfaatan-insentif-pajak

FYI 🙏

SPT Unifikasi Bendahara

Distributor pulsa, gimana?

Ada kesulitan penerapan pajaknya?

Pihak yang Terutang (Pasal 9 UU Nomor 10 TAHUN 2020 tentang Bea Meterai)
Dokumen yang dibuat sepihak
--> Pihak Penerima Dokumen
Dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih
--> masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya
Dokumen berupa surat berharga
-->pihak yang menerbitkan surat berharga
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
-->pihak yang mengajukan dokumen
Dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia
-->pihak yang menerima manfaat atas Dokumen

SPT tahunan PPh badan tahun pajak 2020, silakan gunakan Versi 2009


Kalau mau menunggu, silakan. Tunggu versi SPT yang baru, yang jauh berbeda dari sebelumnya.

Lebih mudah dan nggak ribet.

Tapi perlu konsultan pajak

Yang ikut DTP PPh21, sudah yakin NPWP yang diberikan karyawannya sudah valid?


Kan yang dapat fasilitas hanya yang punya NPWP

Jangan karena token, email DJPONLINE diganti.

Kalau anda info baru dari DJP, bisa gak terima. Karena jarang baca email.

Sebaiknya minta token ke AR via WA.

mailnesia.com | mailinator.com |
maildrop.cc |yopmail.com sudah mulai lambat
.
.
.
Silakan hubungi AR untuk token yang lebih cepat
.
.
.
.
.
.

wp Badan selain PT/CV/Firma/Koperasi tidak bisa pake skema PP23/2018.

Firma yang dibentuk WP OP profesi juga tidak bisa menggunakan PP23/2018

https://www.antaranews.com/berita/2003593/49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-resmi-diundangkan
Berikut daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.