Selamat pagi, temen2 semua jika ada yang mau konfirmasi terkait email di atas, maka itu betul email resmi DJP.

Kalau gak puas ma ARnya silakan komplain disitu juga,

Pagi lapor, siang sudah diproses.



Sorry masih format word 🙏🙏

teman-teman bisa dapatkan informasi aturan terbaru yang diupload djp secara realtime disini


silakan drop email office.com ke akun @lesssummer untuk mendapatkan hak akses (free)

⭐️

Kendala ebupot unifikasi yang tidak muncul akibat update KLU DJP Online sudah selesai ditangani oleh tim IT DJP.

Silakan bagi WP yang mengalami kendala tersebut untuk mengupdate ulang KLU di DJP Online agar eBupot Unifikasi dapat dipakai kembali

Terima kasih..


Bahas aplikasi disini
https://t.me/+4MSwDAi0k2RjNDA9

Silakan via intranetpajak


Cara join classroom/ intranet diskusi pajak

bisa order via shopee
https://shopee.co.id/product/408140977/15566099448/

1 hari kemudian, update realtime

Gambaran Umum permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan

perpajakan rumah sakit.

Sosialisasi NPWP baru.


Slide nanti dulu dibagikan. Tunggu yang lain nge-share. Biar kita gak disalahkan

PMK 113 dan PMK 114


SUDAH bisa diajukan via DJPONLINE

Wajib baca Permohonan Pemindahbukuan



https://wqoza.sharepoint.com/sites/lookbook/SitePages/Permohonan-Pemindahbukuan-Pbk.aspx

silakan drop email office.com ke akun @lesssummer untuk mendapatkan hak akses (free)

Standar pelayanan

Contekan, gak pengaruh ke WP

Fungsi NIK = NPWP



memudahkan vlookup di excel saat pencocokan data

Kalau dulu vlookup NIK ke NPWP, NPWP ke data.

Dengan adanya NIK, maka NIK langsung vlookup data

PPh pasal 25


PPh pasal 25 dihitung sendiri oleh WP,
hasil perhitungannya disajikan di SPT tahunan PPh.


Setelah disajikan di SPT,

SPT disampaikan ke DJP dengan menyetujui sebuah pernyataan akan kebenaran SPT.

Inti PPh pasal 25 adalah angsuran dalam tahun berjalan sebagaimana yang tercantum di SPT.

Karena sudah mengakui ada angsuran dalam tahun berjalan, mau gak mau PPh pasal 25nya disetor per bulan.

----

Tapi, bos saya gak mau menyetor, nanti di PPh pasal 29 saja.
Jadi kami mengakali dengan tidak mengisi perhitungan PPh pasal 25.

Bagi fiskus, ada dua pilihan,
1. Menyatakan SPT tidak lengkap, karena item-item tidak seluruhnya diisi lengkap. atau

2. Membuat penelitian dan menagih PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar.


Panjang lebar dari konsekuensi 2 pilihan ini sudah beberapa kali saya jelaskan di clubhouse classroom.

-----

PPh pasal 25, bisa membantu mengurangi beban pembayaran PPh diakhir tahun. Dengan catatan bisnisnya normal-normal saja