Wajib Pajak yang atas SK Penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu dinyatakan tidak berlaku pasca PMK-28/2026 untuk menyampaikan kembali Permohonan Penetapan WP Kriteria Tertentu paling lambat pada 10 Juni 2026.
https://sumaterapost.co/rugikan-negara-miliaran-direktur-pt-sde-divonis-3-tahun-penjara/
Pengguna Faktur Pajak TBTS di Lampung yang merugikan Keuangan negara Rp 3,2 Milyar divonis 3 tahun penjara dan denda 2 kali kerugian negara.
Pengguna Faktur Pajak TBTS di Lampung yang merugikan Keuangan negara Rp 3,2 Milyar divonis 3 tahun penjara dan denda 2 kali kerugian negara.
😱1
siap-siap SP2DK dengan 5 jenis data baru.
salah satunya audit.
Good Luck
salah satunya audit.
Good Luck
https://kumparan.com/ahmadiswadi/27kPCD7LJkZ?utm_source=Desktop&utm_medium=wa&shareID=owJn2J3usksb
Efektivitas Insentif Pajak UMKM: Antara Harapan Besar dan Realitas di Lapangan
Efektivitas Insentif Pajak UMKM: Antara Harapan Besar dan Realitas di Lapangan
kumparan
Efektivitas Insentif Pajak UMKM: Antara Harapan Besar dan Realitas di Lapangan
Oleh iswadi
Karyawan as penanda tangan faktur pajak tidak perlu surat kuasa, tidak perlu SKT.
Tapi butuh penugasan internal.
Cek pasal 10 PMK 81 tahun 2024
Tapi butuh penugasan internal.
Cek pasal 10 PMK 81 tahun 2024
KT_1_2026_Peran_Babinsa_TNI_AD_dan_Bhabinkamtibmas_Polri_dalam_Mendukung.pdf
59.2 KB
KETERANGAN TERTULIS terkait
Peran Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas DJP
Peran Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas DJP
https://kumparan.com/sudarli/jangan-khawatir-ini-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-saat-diawasi-petugas-pajak-27pWT1DUkvM
Jangan Khawatir Ini Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Diawasi Petugas Pajak
Jangan Khawatir Ini Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Diawasi Petugas Pajak
kumparan
Jangan Khawatir, Ini Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Diawasi Petugas Pajak
Oleh Sudarli