Bisa juga rekan cari Keputusan Dirjen Pajak - KEP-49/PJ/2016 terkait dengan PENG-03/PJ.09/2016 disini https://t.co/PH77xxwpSp :)
Nah sekarang kita ulas Keputusan Dirjen Pajak - KEP-49/PJ/2016 yuk :)
KEP - 49/PJ/2016 Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (1)
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik (2)
Forwarded from Beny
Terkait pengumuman perpanjangan pelaporan spt pajak secara e-filing, mohon utk tidak misleading, yg dhapuskan hanya sanksi pelaporan spt op yg 100rb saja, jadi klo ada yg spt op nya Kurang Bayar, hari ini terakhir bayar k bank persepsi/yg dtunjuk atau lewat pos supaya tidak terkena denda. Karena sistem bank untuk menerima pembayaran terpisah dan tidak ada kendala. Utk pelaporan spt op nya bisa s.d. akhir april melalui efiling dan dikecualikan sanksi keterlambatan lapor yg 100rb tadi. Batas waktu spt op tetap 31 Maret, cuma sanksi keterlambatan pelaporan saja (lapor sd 30 April) yg dikecualikan jika lapor via efiling
Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2015 dalam bentuk dokumen elektronik setelah batas waktu (3)
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan WPOP, namun tidak melewati tanggal 30 April 2016 dikecualikan dari pengenaan sanksi (4)
administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan. (5)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (6)
ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir (7)
Dari isi KEP tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengecualian hanya berlaku untuk sanksi untuk pelaporan yg sanksinya 100.000,-
RT @CNNIndonesia: BI Malah Restui Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit https://t.co/clKxqgnFHp
CNN Indonesia
BI Malah Restui Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit
Menurut UU Perbankan, bank umum bisa menyerahkan data yang dibutuhkan kepentingan perpajakan, piutang, hingga kepentingan pengadilan.
Tarif Progresif PPh Orang Pribadi http://nasikhudinisme.com/2016/03/13/tarif-progresif-pph-orang-pribadi/
NASIKHUDINISME
Tarif Progresif PPh Orang Pribadi
DI HARI Minggu yang cerah ini saya ingin sedikit mengulas mengenai tarif pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Secara umum tarif pajak WPOP dibagi menjadi dua, yaitu tarif…
Semoga SPT Tahunan Badan tepat waktu ya Rekan. :)
Untuk Jangka waktu Pelaporan SPT Tahunan 2015 dapat dicek di >> https://t.co/2KcRoZYt9C
Untuk Jangka waktu Pelaporan SPT Tahunan 2015 dapat dicek di >> https://t.co/2KcRoZYt9C
RT @kring_pajak: Halo April! Dear #KawanPajak, bagi Wajib Pajak Badan jangan lupa tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 30 April…
Walaupun pelaporan SPT OP diundur, tapi jangan ditunda-tunda ya rekan, takutnya ada kendala teknis lagi di sistem pelaporan Ditjen Pajak :)
TERPOPULER: Ditjen Pajak Bisa Intip Data Kartu Kredit https://t.co/Ury7qPEPzh
Ortax.org
TERPOPULER: Ditjen Pajak Bisa Intip Data Kartu Kredit | Ortax - your center of excellence in taxation
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyisir ...