#PTKP #TahunPajak2016
berlaku sejak 1 januari 2016
berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016
PTKP bagi karyawati kawin -> TK/0
Tanggungan -> Sedarah & Semenda -> Yang menjadi tanggungan sepenuhnya
berlaku sejak 1 januari 2016
berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016
PTKP bagi karyawati kawin -> TK/0
Tanggungan -> Sedarah & Semenda -> Yang menjadi tanggungan sepenuhnya
Lupa EFIN? Coba 3 cara berikut Khusus WP OP:
1. Mention twitter @kring_pajak
2. Chat pajak di pengaduan.pajak.go.id atau klik logo chat pajak di sudut kanan bawah pajak.go.id
3. Telp 1500200
1. Mention twitter @kring_pajak
2. Chat pajak di pengaduan.pajak.go.id atau klik logo chat pajak di sudut kanan bawah pajak.go.id
3. Telp 1500200
Kamus Istilah Yg Digunakan Dalam Akuntansi Awalan huruf D... https://t.co/0ljKGa4NPq
Wibowopajak
Kamus Istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi Awalan Huruf D
Kamus atau Pengertian dari Istilah-istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi Awalan Huruf D selengkapnya silahkan klik dibawah ini :
Norma Penghitungan Neto Bagi Wajib Pajak Tahun 2017.. https://t.co/Dx2Bg9hfIy
Wibowopajak
Norma Penghitungan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Pengertian Norma Penghasilan Neto Norma Penghitungan Neto adalah norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam penghitungan penghasila...
Forwarded from APN
jadi, chanel u lapor spt, itu
1. efiling > ngisi-ngisi di web
2. pakai aplikasi espt lalu lapor pk efiling > donlut aplikasi espt, diinstal, diisi, bikin csv, buka browser, akses web djponline, csv upload via efiling djponline
3. eform > login djponline, pilih eform, sebelah kiri ada menu donlut viewer eform, buat spt dan donlut file xfdl, instal viewernya, buka file xfdl menggunakan viewer akan muncul formulir spt. silakan diisi, setelah selesai bisa disubmit langsung dr viewernya tdk perlu masuk lagi ke web djponline
1. efiling > ngisi-ngisi di web
2. pakai aplikasi espt lalu lapor pk efiling > donlut aplikasi espt, diinstal, diisi, bikin csv, buka browser, akses web djponline, csv upload via efiling djponline
3. eform > login djponline, pilih eform, sebelah kiri ada menu donlut viewer eform, buat spt dan donlut file xfdl, instal viewernya, buka file xfdl menggunakan viewer akan muncul formulir spt. silakan diisi, setelah selesai bisa disubmit langsung dr viewernya tdk perlu masuk lagi ke web djponline
Lemot? Lapor SPT juga bisa lewat ASP (Application Service Provider) yg ditunjuk DJP:
1. Online-pajak.com
2. Eform.bri.co.id
3. Spt.co.id
4. Pajakku.com
Daftarnya pake EFIN yg sma utk DJP Online
1. Online-pajak.com
2. Eform.bri.co.id
3. Spt.co.id
4. Pajakku.com
Daftarnya pake EFIN yg sma utk DJP Online
Penundaan Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-Faktur bagi Pembeli Orang
Pribadi yang Tidak Ber-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki
NPWP, yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 seharusnya berlaku
mulai 1 April 2018, dengan pertimbangan perlunya kesiapan infrastruktur dan memperhatikan
kesiapan Pengusaha Kena Pajak. Penundaan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-09/PJ/2018 tanggal 29 Maret 2018 tersebut, berlaku sampai dengan batas waktu
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Kebijakan ini merupakan wujud nyata bahwa pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pajak, senantiasa mendengarkan masukan masyarakat dan konsisten dalam menjaga situasi yang
kondusif bagi dunia usaha.
Masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan
dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengunjungi
www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500 200.
Pribadi yang Tidak Ber-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki
NPWP, yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 seharusnya berlaku
mulai 1 April 2018, dengan pertimbangan perlunya kesiapan infrastruktur dan memperhatikan
kesiapan Pengusaha Kena Pajak. Penundaan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-09/PJ/2018 tanggal 29 Maret 2018 tersebut, berlaku sampai dengan batas waktu
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Kebijakan ini merupakan wujud nyata bahwa pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pajak, senantiasa mendengarkan masukan masyarakat dan konsisten dalam menjaga situasi yang
kondusif bagi dunia usaha.
Masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan
dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengunjungi
www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500 200.
Tonton "Penghitungan PPh badan yang pendapatannya dari sumbangan dan usaha" di YouTube
https://youtu.be/nelI0IqMmuM
https://youtu.be/nelI0IqMmuM
YouTube
Penghitungan PPh badan yang pendapatannya dari sumbangan dan usaha
PPh Badan (Pasal 29) dikenakan atas selisih lebih pendapatan atas biaya. Apabila lembaga memiliki pendapatan dari jasa komersial, Pada kondisi ini, lembaga harus dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan ini. Identifikasi ini penting…
http://www.pajak.go.id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-09pj2018
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2018 tentang penundaan pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2018 tentang penundaan pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017