EFaktur Win64 Patch 2.1
https://goo.gl/FtTRwF

EFaktur Win32 Patch 2.1
https://goo.gl/Uy3kC4

EFaktur Linux64 Patch 2.1
https://goo.gl/LMk6o2

EFaktur Linux32 Patch 2.1
https://goo.gl/3hQNHK

EFaktur Mac Patch 2.1
https://goo.gl/LzfwjT

Buat yang gagal Posting SPT karena ada retur, gagal simpan SPT Pembetulan KB tapi SPT Sebelumnya LB, mengatasi General Error

Kamus Istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi Awalan K.. https://t.co/1UX8J9Bwlo

Pengertian Anuitas (Annuity) https://t.co/agy8Xqwdh0

Tanya Jawab Pajak PPh Pasal 26 & Pajak Internasional... https://t.co/HhMbCgmirJ

Kamus Istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi, Bisnis, Ekonomi dan Pajak Awalan Huruf A . https://t.co/q12tR7slAz

Singkatan Perpajakan Awalan H https://t.co/U8wM9NlpG6

Batas waktu Bayar dan lapor SPT Masa PPh mundur sampai dengan 21 juni 2018. Tapi efiling dan ebilling bisa tetap diakses utk lapor dan bayar selama tgl 11-20 Juni 2018.

1. Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh untuk Masa Mei 2018 setelah 21 Juni 2018 namun tidak melewati 26 Juni 2018 akan DIKECUALIKAN dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.

2. Sanksi yang dimaksud pada poin pertama adalah sanksi yang termaktub dalam UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat 1.

Berikut tatan Undang-undangnya :
https://t.co/B0P6H0iLjY

3. Terkait penyampaian SPT Masa PPh Mei 2018 yang sesuai dengan poin 1, Kantor Pelayanan Pajak TIDAK menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14.

4. Bagi Wajib Pajak, PKP &Pemungut PPN dpt menyampaikan SPT Masa PPh dan/atau PPN : secara langsung;
melalui pos dgn bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir

dalam hal SPT tidak dapat disampaikan melalui
saluran tertentu yg ditetapkan oleh DJP.

5. SPT yang dimaksud di poin PERTAMA dan KEEMPAT dapat disampaikan dalam bentuk:
a. formulir kertas, atau
b. dokumen elektronik, bagi WP yang telah wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perpajakan.

6. PKP yang Sertifikat Elektroniknya berakhir pada tanggal 9
Juni s.d 20 Juni 2018 dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang baru paling lambat 2 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat
Elektronik.

7. Selama jangka waktu 9 Juni s.d 2 Juli 2018, PKP sebagaimana dimaksud dalam poin KEENAM diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan dan tata cara
pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.

8. Dalam hal PKP yang dimaksud
dalam poin KEENAM telah memiliki Sertifikat Elektronik yang baru, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam poin KETUJUH diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan persetujuan dari DJP.

9. Faktur Pajak berbentuk kertas sebagaimana dimaksud dalam poin KETUJUH yang tidak diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan
persetujuan dan DJP sebagaimana
dimaksud dalam poin KEDELAPAN BUKANLAH merupakan Faktur Pajak.

Demikian thread terkait KEP Dirjen No. 171/PJ/2018. Semoga dengan aturan ini #KawanPajak bisa menyesuaikan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan libur lebaran.

Selamat mudik, ingatlah bahwa apapun moda transportasinya, pajak anda yang bangun infrastrukturnya.
#PajakKitaUntukkita