6. PKP yang Sertifikat Elektroniknya berakhir pada tanggal 9
Juni s.d 20 Juni 2018 dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang baru paling lambat 2 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat
Elektronik.
Juni s.d 20 Juni 2018 dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik yang baru paling lambat 2 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat
Elektronik.
7. Selama jangka waktu 9 Juni s.d 2 Juli 2018, PKP sebagaimana dimaksud dalam poin KEENAM diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan dan tata cara
pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.
pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.
8. Dalam hal PKP yang dimaksud
dalam poin KEENAM telah memiliki Sertifikat Elektronik yang baru, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam poin KETUJUH diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan persetujuan dari DJP.
dalam poin KEENAM telah memiliki Sertifikat Elektronik yang baru, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam poin KETUJUH diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan persetujuan dari DJP.
9. Faktur Pajak berbentuk kertas sebagaimana dimaksud dalam poin KETUJUH yang tidak diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan
persetujuan dan DJP sebagaimana
dimaksud dalam poin KEDELAPAN BUKANLAH merupakan Faktur Pajak.
persetujuan dan DJP sebagaimana
dimaksud dalam poin KEDELAPAN BUKANLAH merupakan Faktur Pajak.
Demikian thread terkait KEP Dirjen No. 171/PJ/2018. Semoga dengan aturan ini #KawanPajak bisa menyesuaikan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan libur lebaran.
Selamat mudik, ingatlah bahwa apapun moda transportasinya, pajak anda yang bangun infrastrukturnya.
#PajakKitaUntukkita
Selamat mudik, ingatlah bahwa apapun moda transportasinya, pajak anda yang bangun infrastrukturnya.
#PajakKitaUntukkita
Pengertian Biaya Bersama (Joint Cost) https://t.co/nxq2xIyOYs
Wibowopajak
Pengertian/Definisi Biaya Bersama (Joint Cost)
Pengertian/Definisi Biaya Bersama (Joint Cost) adalah :
Pengertian SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) https://t.co/DzwjkF8x6s
Wibowopajak
Pengertian SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)
Pengertian SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) adalah :
Batas Waktu Pembayaran & Pelaporan SPT Masa dan Tahunan https://t.co/hlpfxSIMJK
Wibowopajak
Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa dan Tahunan
Salah satu kewajiban sebagai wajib pajak adalah membayar/menyetor serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan Surat Keterangan ...
PMK 126/PMK.011/2012 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Yg Dimiliki & Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu https://t.co/DvbYH3L7MR
Wibowopajak
PMK Nomor 126/PMK.011/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 Tentang Perubahan Atas PMK No. 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran…
Informasi Akuntansi, Pajak, Bisnis dan Ekonomi
Jenis Organisasi Internasional Lainnya Yg Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan https://t.co/xsydWwfJgs
Wibowopajak
Jenis Organisasi Internasional Lainnya Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan.
Jenis Organisasi -Organisasi Internasional Lainnya yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan antara lain :
Metode Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud https://t.co/G17bhVX81A
Wibowopajak
Metode Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan
Metode penyusutan yang dibolehkan digunakan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan adalah berdasar...
Selamat pagi. Hari ini bapak Presiden RI Jokowi akan berada di Jatim Expo Surabaya untuk meresmikan peluncuran PPh final UMKM 0.5%
Liat live di link berikut https://web.facebook.com/kwldjpjatim1/vide
Liat live di link berikut https://web.facebook.com/kwldjpjatim1/vide
https://web.facebook.com/kwldjpjatim1/videos/2061268524199799/
Link live PELUNCURAN PPh Final UMKM 0.5% oleh bpk Presiden RI Jokowi
Link live PELUNCURAN PPh Final UMKM 0.5% oleh bpk Presiden RI Jokowi
Facebook
Kanwil DJP Jawa Timur I
Peluncuran PPh Final UMKM 0,5% oleh Presiden Republik Indonesia
Hari ini bapak Presiden Jokowi berada di bali untuk melakukan Sosialisasi PPh Final UMKM 0,5%
#PajakUMKMsetengahpersen
tonton #LIVE di instagram Ditjen Pajak RI https://t.co/xCvJUW6Pv3
Berikut infografis ttg PPh Final UMKM 0.5%
#PajakUMKMsetengahpersen
tonton #LIVE di instagram Ditjen Pajak RI https://t.co/xCvJUW6Pv3
Berikut infografis ttg PPh Final UMKM 0.5%