Resume sekilas dari PerPPU 1 tahun 2020 untuk Kebijakan di Bidang Perpajakan (Pasal 4 sampai dengan Pasal 10)
Penurunan tarif PPh Badan
Tarif Pajak PPh WP Badan dan BUT menjadi 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Perseroan Terbuka (PT) yang minimal 40% sahamnya disetorkan pada BEI dan memenuhi persyaratan tertentu memperoleh tarif lebih rendah 3%.
Perlakuan Pajak kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
1. Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan yaitu peredaran bruto konsolidasi grup, penjualan di Indonesia dan pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Pelaku PMSE dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pemutusan akses melalui Menkominfo. Pelaku LN yaitu pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri.
2. PMSE dikenakan PPN BKP TB dan/atau JKP impor yang dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh Pelaku LN dan/atau PPMSE Dalam Negeri, yang ditunjuk oleh Menkeu.
3. PMSE dikenakan PPh atau Pajak Elektronik atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari LN yang dibayar dan dilaporkan oleh pihak LN. Bagi Pelaku LN yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai BUT dan dikenakan PPh.
Perpanjangan Waktu
Untuk proses yang jatuh tempo pada periode keadaan kahar Covid-19
1. Pengajuan keberatan oleh WP menjadi 18 bulan;
2. Proses dari hak WP berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak menjadi 2 bulan; restitusi dan keberatan menjadi 18 bulan; dan pasal 36 ayat 1 (a) dan (c) UU KUP menjadi 12 bulan.
Fasilitas Kepabeanan
Pembebasan/keringanan bea masuk dalam rangka penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
@krinyol
Penurunan tarif PPh Badan
Tarif Pajak PPh WP Badan dan BUT menjadi 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Perseroan Terbuka (PT) yang minimal 40% sahamnya disetorkan pada BEI dan memenuhi persyaratan tertentu memperoleh tarif lebih rendah 3%.
Perlakuan Pajak kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
1. Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan yaitu peredaran bruto konsolidasi grup, penjualan di Indonesia dan pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Pelaku PMSE dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pemutusan akses melalui Menkominfo. Pelaku LN yaitu pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri.
2. PMSE dikenakan PPN BKP TB dan/atau JKP impor yang dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh Pelaku LN dan/atau PPMSE Dalam Negeri, yang ditunjuk oleh Menkeu.
3. PMSE dikenakan PPh atau Pajak Elektronik atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari LN yang dibayar dan dilaporkan oleh pihak LN. Bagi Pelaku LN yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai BUT dan dikenakan PPh.
Perpanjangan Waktu
Untuk proses yang jatuh tempo pada periode keadaan kahar Covid-19
1. Pengajuan keberatan oleh WP menjadi 18 bulan;
2. Proses dari hak WP berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak menjadi 2 bulan; restitusi dan keberatan menjadi 18 bulan; dan pasal 36 ayat 1 (a) dan (c) UU KUP menjadi 12 bulan.
Fasilitas Kepabeanan
Pembebasan/keringanan bea masuk dalam rangka penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
@krinyol
Reminder terkait pengecualian sanksi administrasi
KEP-62/PJ/2014 tanggal 25 Maret 2014
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian
Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara e-Filing
Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.
Baca selengkapnya di...
https://kelaspajak.github.io/f/kup/#Reminder%20terkait%20pengecualian%20sanksi%20administrasi
KEP-62/PJ/2014 tanggal 25 Maret 2014
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian
Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara e-Filing
Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.
Baca selengkapnya di...
https://kelaspajak.github.io/f/kup/#Reminder%20terkait%20pengecualian%20sanksi%20administrasi
kelaspajak.github.io
KUP
Mudahnya belajar perpajakan Indonesia
Berikut ini kami sampaikan daftar Frequently Asked Questions serta Jawabannya, dengan topik:
1. Insentif Perpajakan untuk WP Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/PMK.03/2020), dan
2. Kebijakan Perpajakan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020.
Daftar FAQ ini juga dapat dilihat di situs www.pajak.go.id/covid19.
Terima kasih.
Dit.P2Humas DJP
1. Insentif Perpajakan untuk WP Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/PMK.03/2020), dan
2. Kebijakan Perpajakan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020.
Daftar FAQ ini juga dapat dilihat di situs www.pajak.go.id/covid19.
Terima kasih.
Dit.P2Humas DJP
Pengajuan permohonan/pemberitahuan fasilitas pajak secara online terkait PMK-23/PMK.03/2020
Daftar PJAP dan service yang diberikan akan selalu berkembang. Daftar PJAP ini adalah nama perusahaannya. Adapun alamat web dan jenis layanan nya bisa dipantau di web https://pajak.go.id/id/index-pjap
Ambil contoh PT Achilles.. alamat webnya adalah online-pajak.com
Di situs pajak.go.id disebutkan online-pajak.com memiliki wewenang memberikan layanan efiling, efaktur dan ebilling.
Di situs pajak.go.id disebutkan online-pajak.com memiliki wewenang memberikan layanan efiling, efaktur dan ebilling.
Kalau ada yang protes soal layanannya. Jangan ngadu ke kring_pajak atau ke AR. Karena salah sambung. Tapi ke kontak helpdesk masing masing PJAP.