yang transaksi dengan bendahara sekolah atau puskesmas silakan konfirm NPWP ke KPP,
PASTIKAN NPWP bendahara sekolah dan/atau puskesmasnya masih aktif
Untuk UPT yg tidak ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) sendiri,
npwpnya pakai NPWP satker induk
PASTIKAN NPWP bendahara sekolah dan/atau puskesmasnya masih aktif
Untuk UPT yg tidak ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) sendiri,
npwpnya pakai NPWP satker induk
Mulai 21 Oktober 2020, Pelaporan SPT Masa PPN 1111 sejak Masa Pajak September 2020 dengan mekanisme Upload CSV di e-Filing DJPOnline sudah ditutup,
untuk pelaporan SPT Masa PPN 1111 bagi PKP Pengguna e-Faktur 3.0 dilakukan melalui e-Faktur Web Based.
Untuk Pelaporan SPT Masa PPN 1111 sebelum Masa Pajak September 2020 masih dapat dilakukan melalui e-Filing DJPOnline.
Regulasi terkait: pasal 5 ayat (1) PER-29/PJ/2015
untuk pelaporan SPT Masa PPN 1111 bagi PKP Pengguna e-Faktur 3.0 dilakukan melalui e-Faktur Web Based.
Untuk Pelaporan SPT Masa PPN 1111 sebelum Masa Pajak September 2020 masih dapat dilakukan melalui e-Filing DJPOnline.
Regulasi terkait: pasal 5 ayat (1) PER-29/PJ/2015
https://pajak.go.id/id/artikel/begini-efek-surat-keterangan-pp-23-dari-lawan-transaksi
https://youtu.be/Tx9sEYBHvXE
Nontonnya dimulai di menit ke 30
Kiriman Bu edmalia
AR terbaik di Jakarta.
Semoga bisa membantu rekan2 semua
https://youtu.be/Tx9sEYBHvXE
Nontonnya dimulai di menit ke 30
Kiriman Bu edmalia
AR terbaik di Jakarta.
Semoga bisa membantu rekan2 semua
YouTube
Kelas Online Pelapak Bukalapak
Webinar Cara Daftar, Hitung, Bayar, dan Lapor Pajak bagi UMKMDibawakan oleh:1. Ika Retnanintyas (Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan, Dit. P2Humas)2. Arif Yunia...
**Siapa yang baru tau, kalo hanya bayar pajak aja, gak bisa diterbitkan STP terlambat bayar**
Anonymous Poll
34%
☝️
66%
Belum tau
Siapa yang udah tau, STP karena pembetulan itu pengalinya tak terbatas
Anonymous Poll
37%
Saya sudah tau
63%
Baru tau
Menolak Seruan Ramai-ramai Tidak Membayar Pajak
Pembangkangan sipil dengan ramai-ramai tidak membayar pajak merupakan seruan yang salah dan membahayakan Republik Indonesia.
Seruan ini mulanya diketengahkan oleh tokoh akademisi dan masyarakat karena menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Mengajak orang tidak bayar pajak, dapat menjerumuskan Republik Indonesia ke jurang kerusakan yang dalam. Mengingat pula kepatuhan pajak Indonesia pada saat ini relatif masih rendah, maka hal tersebut hanya akan menguntungkan orang yang selama ini tidak patuh membayar pajak atau para pengemplang pajak.
Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp695,2 T untuk tahun 2020 ini.
Penolakan membayar pajak hanya akan memperlebar defisit fiskal dan semakin menekan perekonomian nasional, disamping menimbulkan risiko besar dari sisi kesehatan masyarakat karena tidak tertanganinya pandemi Covid-19 ini dengan baik dan cepat.
Padahal, untuk meringankan beban Wajib Pajak selama pandemi, pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif dan fasilitas perpajakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa gerak roda ekonomi tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, masyarakat tentunya perlu menanggapinya dengan hati-hati karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, siapapun pemerintahannya.
Konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya pun mengatur bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Pajak berkontribusi lebih dari 75% dari APBN. Bahkan, undang-undang telah menegaskan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban perpajakan.
Sejatinya, ini saatnya kita semua bahu membahu dan saling bergotong royong dengan cara membayar pajak untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dan kesehatan masyarakat.
https://pajak.go.id/id/artikel/menolak-seruan-ramai-ramai-tidak-membayar-pajak
#DariKitaUntukKita
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
Pembangkangan sipil dengan ramai-ramai tidak membayar pajak merupakan seruan yang salah dan membahayakan Republik Indonesia.
Seruan ini mulanya diketengahkan oleh tokoh akademisi dan masyarakat karena menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Mengajak orang tidak bayar pajak, dapat menjerumuskan Republik Indonesia ke jurang kerusakan yang dalam. Mengingat pula kepatuhan pajak Indonesia pada saat ini relatif masih rendah, maka hal tersebut hanya akan menguntungkan orang yang selama ini tidak patuh membayar pajak atau para pengemplang pajak.
Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp695,2 T untuk tahun 2020 ini.
Penolakan membayar pajak hanya akan memperlebar defisit fiskal dan semakin menekan perekonomian nasional, disamping menimbulkan risiko besar dari sisi kesehatan masyarakat karena tidak tertanganinya pandemi Covid-19 ini dengan baik dan cepat.
Padahal, untuk meringankan beban Wajib Pajak selama pandemi, pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif dan fasilitas perpajakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa gerak roda ekonomi tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, masyarakat tentunya perlu menanggapinya dengan hati-hati karena membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, siapapun pemerintahannya.
Konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya pun mengatur bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Pajak berkontribusi lebih dari 75% dari APBN. Bahkan, undang-undang telah menegaskan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban perpajakan.
Sejatinya, ini saatnya kita semua bahu membahu dan saling bergotong royong dengan cara membayar pajak untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dan kesehatan masyarakat.
https://pajak.go.id/id/artikel/menolak-seruan-ramai-ramai-tidak-membayar-pajak
#DariKitaUntukKita
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
yang sering gunakan NPWP orang lain untuk PK » https://www.youtube.com/watch?v=AhinhBDESxc
YouTube
Hadiah Pegawai yang Tidak Halal
Akun-akun resmi Ustadz Khalid Basalamah yang terbaru:
Website: https://www.khbofficial.com
Youtube Channel: https://www.youtube.com/khalidbasalamah
Instagram: https://www.instagram.com/khalidbasalamahofficial
Facebook Fanpage : https://www.facebook.…
Website: https://www.khbofficial.com
Youtube Channel: https://www.youtube.com/khalidbasalamah
Instagram: https://www.instagram.com/khalidbasalamahofficial
Facebook Fanpage : https://www.facebook.…
Banyak yang SPT nya error hari ini, terutama untuk SPT LB
Untuk Permasalahan tersebut silakan,
1. Melakukan Clear Cache
2. Menghapus Semua Sertel di Browser
3. Unduh ulang sertel melalui enofa Online
4. Tutup Browser
5. Impor Sertel kembali ke Browser yang digunakan
6. Akses kembali menu efaktur Web.
7. Sarankan kepada WP agar tidak menyimpan (bookmark) halaman eFaktur Web.
Terima Kasih
dari AR terbaik BKM,
dari suhu naga efaktur
Untuk Permasalahan tersebut silakan,
1. Melakukan Clear Cache
2. Menghapus Semua Sertel di Browser
3. Unduh ulang sertel melalui enofa Online
4. Tutup Browser
5. Impor Sertel kembali ke Browser yang digunakan
6. Akses kembali menu efaktur Web.
7. Sarankan kepada WP agar tidak menyimpan (bookmark) halaman eFaktur Web.
Terima Kasih
dari AR terbaik BKM,
dari suhu naga efaktur
efaktur 3.0
Saat melakukan Prepop data PM, terdapat data PM tapi bagian admin pajak merasa tidak ada transaksi
kemungkinan ada 3
1. penjualnya salah entry nama pembeli tapi gak batalin fakturnya
2. emang ada transaksi tapi fakturnya gak dikasihkan
3. penjual dan pembeli sama-sama nakal
DJP jadi wasit
Saat melakukan Prepop data PM, terdapat data PM tapi bagian admin pajak merasa tidak ada transaksi
kemungkinan ada 3
1. penjualnya salah entry nama pembeli tapi gak batalin fakturnya
2. emang ada transaksi tapi fakturnya gak dikasihkan
3. penjual dan pembeli sama-sama nakal
DJP jadi wasit
Forwarded from Channel Diskusi Pajak
Yang status PKP jangan coba-coba nakal ya. siapa yang udah tau pasalnya??
Bagaimana pendapat rekan2 terkait keilmuan perpajakan para admin @diskusipajak
Anonymous Poll
81%
Bagus
12%
Standar/ biasa-biasa aja
3%
Jauh dari ekspektasi
4%
Asal jawab
Channel Diskusi Pajak pinned «Bagaimana pendapat rekan2 terkait keilmuan perpajakan para admin @diskusipajak»