teman-teman bisa dapatkan informasi aturan terbaru yang diupload djp secara realtime disini


silakan drop email office.com ke akun @lesssummer untuk mendapatkan hak akses (free)

⭐️

Kendala ebupot unifikasi yang tidak muncul akibat update KLU DJP Online sudah selesai ditangani oleh tim IT DJP.

Silakan bagi WP yang mengalami kendala tersebut untuk mengupdate ulang KLU di DJP Online agar eBupot Unifikasi dapat dipakai kembali

Terima kasih..


Bahas aplikasi disini
https://t.me/+4MSwDAi0k2RjNDA9

Silakan via intranetpajak


Cara join classroom/ intranet diskusi pajak

bisa order via shopee
https://shopee.co.id/product/408140977/15566099448/

1 hari kemudian, update realtime

Gambaran Umum permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan

perpajakan rumah sakit.

Sosialisasi NPWP baru.


Slide nanti dulu dibagikan. Tunggu yang lain nge-share. Biar kita gak disalahkan

PMK 113 dan PMK 114


SUDAH bisa diajukan via DJPONLINE

Wajib baca Permohonan Pemindahbukuan



https://wqoza.sharepoint.com/sites/lookbook/SitePages/Permohonan-Pemindahbukuan-Pbk.aspx

silakan drop email office.com ke akun @lesssummer untuk mendapatkan hak akses (free)

Standar pelayanan

Contekan, gak pengaruh ke WP

Fungsi NIK = NPWP



memudahkan vlookup di excel saat pencocokan data

Kalau dulu vlookup NIK ke NPWP, NPWP ke data.

Dengan adanya NIK, maka NIK langsung vlookup data

PPh pasal 25


PPh pasal 25 dihitung sendiri oleh WP,
hasil perhitungannya disajikan di SPT tahunan PPh.


Setelah disajikan di SPT,

SPT disampaikan ke DJP dengan menyetujui sebuah pernyataan akan kebenaran SPT.

Inti PPh pasal 25 adalah angsuran dalam tahun berjalan sebagaimana yang tercantum di SPT.

Karena sudah mengakui ada angsuran dalam tahun berjalan, mau gak mau PPh pasal 25nya disetor per bulan.

----

Tapi, bos saya gak mau menyetor, nanti di PPh pasal 29 saja.
Jadi kami mengakali dengan tidak mengisi perhitungan PPh pasal 25.

Bagi fiskus, ada dua pilihan,
1. Menyatakan SPT tidak lengkap, karena item-item tidak seluruhnya diisi lengkap. atau

2. Membuat penelitian dan menagih PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar.


Panjang lebar dari konsekuensi 2 pilihan ini sudah beberapa kali saya jelaskan di clubhouse classroom.

-----

PPh pasal 25, bisa membantu mengurangi beban pembayaran PPh diakhir tahun. Dengan catatan bisnisnya normal-normal saja

Equalisasi


Kata dasar nya equal

Contoh:

PK di SPT PPN = Penjualan di SPT tahunan

PM di SPT PPN = Pembelian di SPT tahunan

Biaya gaji vs SPT masa PPh pasal 21

Biaya transportasi vs SPT unifikasi PPh 23
dan lain-lain tabelnya bisa di download di intranetpajak ada puluhan item.

Kalau udah pintar mengequalisasikan SPT, berarti udah meminimalisir kemungkinan SP2DK jenis equalisasi atau paling nggak bisa menjawab SP2DKnya.

Bagi yang paham cara kerja SP2DK maka equalisasi ini bisa menjadi bagian tax planning.

Jangan lupa belajar tentang objek pajak, mana objek -- mana bukan objek, kapan terutang, kapan buat bukti potput nya. Itu sangat penting dalam equalisasi.

Makanya setiap peraturan jenis pajak akan diatur mengenai objek pajak, saat terutang, saat pemotongan/pungutan.


---

Kalau ada fiskus himbauannya cuma equalisasi aja. Hmmmmmm

Kemungkinan gak pernah visit, sering rapat, main di kubikel nya saja, gak punya data, gak punya sumber data, gak Googling, jarang baca buku, gak kenal **gi

Akhirnya cuma bisa himbauan equalisasi.

Berdasarkan data kami, SPT yang saudara sampaikan terdapat ketidaksesuaian data sebagai berikut......

padahal WP nya udah kesana kemari jualan.

yang ditampilkan di SPT ya supaya ARnya muter-muter di equalisasi.

Terus ARnya SP2DK, ya WP tinggal bayar aja.

---

Saya sebagai tempat curhat, komplain lho, temuannya yang keren lah, biar kita keliatan canggih.

Masa equalisasi melulu.

---

Btw, kalau SPT mu terlalu rapi, hati-hati pemeriksaan top-down, gak pakai SP2DK. Dasarnya ada di pasal 12 UU KUP


Nb:

File equalisasinya ada di classroom dan intranetpajak