Karyawan as penanda tangan faktur pajak tidak perlu surat kuasa, tidak perlu SKT.
Tapi butuh penugasan internal.
Cek pasal 10 PMK 81 tahun 2024
Tapi butuh penugasan internal.
Cek pasal 10 PMK 81 tahun 2024
KT_1_2026_Peran_Babinsa_TNI_AD_dan_Bhabinkamtibmas_Polri_dalam_Mendukung.pdf
59.2 KB
KETERANGAN TERTULIS terkait
Peran Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas DJP
Peran Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas DJP
https://kumparan.com/sudarli/jangan-khawatir-ini-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-saat-diawasi-petugas-pajak-27pWT1DUkvM
Jangan Khawatir Ini Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Diawasi Petugas Pajak
Jangan Khawatir Ini Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Diawasi Petugas Pajak
kumparan
Jangan Khawatir, Ini Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Diawasi Petugas Pajak
Oleh Sudarli
UNPOPULAR OPINION.
Kerjakan pajak jangan terlalu rapi.
Malah dicari kesalahannya
Kerjakan pajak jangan terlalu rapi.
Malah dicari kesalahannya
👍14🤔4😢3👏2
Channel Diskusi Pajak
Photo
Planned Down Time Coretax Akhir Pekan | Sabtu 5 Sept 21:00 WIB s.d. Minggu, 6 Sept 03:00 WIB
DJP sebelumnya mengumumkan penundaan PMK 37/2025 (pemungutan PPh 22 marketplace) sampai 31 Oktober 2026, mulai berlaku 1 November 2026; keputusan penunjukan dibatalkan/ditunjuk ulang; PPh 22 yang sudah dipungut dikembalikan marketplace ke pedagang.
Buku Pedoman Program Penghapusan Sanksi - 20261023.pdf
22.2 MB
Buku Pedoman Program Penghapusan Sanksi - 20261023.pdf
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8749040/djp-tebar-email-ke-wajib-pajak-beri-pesan-ini
DJP Tebar Email ke Wajib Pajak! Beri Pesan Ini
DJP Tebar Email ke Wajib Pajak! Beri Pesan Ini
detikfinance
DJP Tebar Email ke Wajib Pajak! Beri Pesan Ini
DJP mengirim email kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong PPh di SPT Tahunan 2025. Wajib pajak diimbau untuk verifikasi dan pembetulan data.
https://share.google/y9clW0Khgh8AkwiOI
MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor Pajak, Ini Pertimbangannya
MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor Pajak, Ini Pertimbangannya
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor Pajak, Ini Pertimbangannya - IKPI
IKPI, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mempersoalkan penggu...
👍4