37. Perubahan kebijakan akuntansi selain yg diatur dlm ketentuan transisi suatu PSAK baru, dicerminkan dgn (cont) #InterimReporting
38. (cont) penyajian kembali laporan keuangan interim periode lalu dalam tahun keuangan berjalan dan (cont) #InterimReporting
40. Jika tdk praktis utk menentukan dampak kumulatif pda awal thn keuangan dari penerapan kebijakan (cont)#InterimReporting
39. (cont) periode interim komparatif dlm setiap thn keuangan lalu yg akan disajikan kembali dlm laporan keuangan tahunan #InterimReporting
41. (cont) akuntansi baru utk semua periode lalu, maka dilakukan penyesuaian scr prospektif sejak tgl praktis paling awal #InterimReporting
Itu dia Sob sedikit ulasan tentang #InterimReporting berbasis PSAK 3 mengenai Laporan keuangan interim :)
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, memberikan paparan mengenai Amnesti Pajak di hadapan APINDO di Gd Dhanapala https://t.co/FvxaTzKOLQ
Twitter
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, memberikan paparan mengenai Amnesti Pajak di hadapan APINDO di Gd Dhanapala
Antusiasme Sosialisasi Amnesti Pajak yang diselenggarakan APINDO sangat luar biasa. Gedung Dhanapala penuh https://t.co/OFVH3mtAYN
Twitter
Antusiasme Sosialisasi Amnesti Pajak yang diselenggarakan APINDO sangat luar biasa. Gedung Dhanapala penuh
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, sedang memberikan paparan mengenai Amnesti Pajak di Gedung Dhanapala, @KemenkeuRI https://t.co/wHsJFDOScu
Twitter
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, sedang memberikan paparan mengenai Amnesti Pajak di Gedung Dhanapala, @KemenkeuRI
1. Kenaikan Harta yang tidak jelas sumbernya merupakan penghasilan
http://pajaktaxes.blogspot.hk/2016/03/kenaikan-harta-yang-tidak-jelas.html2. Sangat jarang wajib pajak orang pribadi melaporkan harta di Luar Negeri
http://pajaktaxes.blogspot.hk/2016/04/sangat-jarang-wajib-pajak-orang-pribadi.html#flashfotopajak Tim Komisi XI DPR-RI Survei Tax Amnesty Center KPP Madya Makassar
https://t.co/2p1smh5hDX
https://t.co/2p1smh5hDX
1. Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak dan/ atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan