Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
191 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
23. 1. Memperoleh fakta yang relevan. #DilemaEtika
20 Nah sobat, hal-hal seperti di atas menimbulkan #DilemaEtika bagi auditor.
22. Ada enam kerangka formal yang di bentuk untuk menyelesaikan #DilemaEtika, yaitu:
23. Memperoleh fakta yang relevan. #DilemaEtika
24. 2. Mengindentifikasikan masalah etika yang muncul dari fakta-fakta tersebut. #DilemaEtika
25. 3. Memutuskan siapa yg akan terkena dampak dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok terkena dampaknya. #DilemaEtika
27. 5. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin muncul dari setiap alternatif. #DilemaEtika
Nah Sobat, demikian penjelasan Gogo mengenai #DilemaEtika kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian ya..
Tetap semangat untuk belajar dan berbagi ya Sobat Gogo!
26. 4. Mengindentifikasikan alternatif-alternatif yang tersedia bagi individu yang harus menyelesaikan masalah tersebut. #DilemaEtika
28. 6. Memutuskan tindakan yang tepat. #DilemaEtika
Nantikan materi-materi auditing dari Gogo minggu depan. KJAI ! Learning, Sharing, and Inspiring!!!
heri laksono:
Menanggapi kabar tidak benar yang beredar terkait pelaksanaan Amnesti Pajak pada periode pertama yang berakhir hari ini 30 September 2016 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak hanya cukup membayar Uang Tebusan dan tidak perlu menyerahkan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada hari ini, maka Ditjen Pajak menegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) beserta lampirannya.
2. Pada akhir periode pertama ini yaitu hari ini Jumat 30 September 2016, Direktur Jenderal Pajak memberikan kemudahan sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2016 sebagai berikut:
a. Wajib Pajak menyampaikan SPH yang dilampiri dengan:
i. Bukti pembayaran Uang Tebusan
ii. Bukti pelunasan tunggakan pajak
iii. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan
iv. Daftar rincian harta tambahan yang wajib memuat kolom 2,3,4, dan 5B
v. Daftar rincian utang tambahan yang wajib memuat kolom 15,16,17, dan 5C
b. Direktur Jenderal Pajak menerima SPH dan menerbitkan tanda terima kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPH dengan lampiran tersebut di atas.
c. Wajib Pajak harus menyampaikan kekurangan dokumen yang belum dilengkapi paling lambat 31 Desember 2016.
d. Apabila Wajib Pajak tidak melengkapi hingga batas waktu tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan SPH dan membatalkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.
3. Demikian, agar menjadi perhatian dan tidak menimbulkan salah informasi di kalangan konsultan dan Wajib Pajak.

Demikian, mohon disebarluaskan.

Dit. P2Humas
Assalamualaikum. Selamat malam Sobat Gogo :) Malam ini Jumat malam ya, waktu nya Prodi Akuntansi Syariah share ilmu nih :)
Gogo akan sharing materi tentang Baitul Maal wa Tamwil atau #BMT Part 1 ya Sob :) Simak ya jam 20.00 nanti
1. Sob, #BMT mrupakan kependekan dr kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (lanj)
2. yg broperasi brdsrkn prinsip2 syariah, dgn kegiatn mngembangkn usaha2 produktif & investasi dlm meningkatkn kualitas kegiatn ekonomi #BMT
3. Terutama Sob, untuk pengusaha kecil dgn mendorong kegitan menabung & menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya #BMT
4. #BMT ini Sob dioperasikn dgn prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkn bisnis usaha mikro & kecil dlm rangka mngngkt drajat & martabat (lanj)
5. serta membela kepentingan kaum fakir miskin #BMT