Permohonan_Partisipasi_dalam_Pengisian_Kuisioner_Penilaian_Skala.pdf
153.5 KB
Yth Bapak/Ibu, mohon berkenan partisipasinya dalam pengisian kuisioner sebagaimana surat terlampir. Terima kasih
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah diharapkan dapat selalu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan industri kreatif, pemerataan ekonomi, serta pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, konsolidasi pengadaan sebagai upaya untuk mencapai value for money sehingga barang/jasa yang dihasilkan sejalan/searah dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Strategi dan Implementasi Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024* dengan narasumber dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dan Biro PBJ dan BMN KPU.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 10 Juli 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Pemerintah diharapkan dapat selalu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan industri kreatif, pemerataan ekonomi, serta pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, konsolidasi pengadaan sebagai upaya untuk mencapai value for money sehingga barang/jasa yang dihasilkan sejalan/searah dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Strategi dan Implementasi Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024* dengan narasumber dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dan Biro PBJ dan BMN KPU.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 10 Juli 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
❤1
Pengadaan Barang/Jasa
Salah satu poin penting reformasi perpajakan adalah adanya aplikasi Coretax untuk mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Integrasi Coretax tentu akan memperkuat kerja sama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan instansi pemerintah.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Implementasi CoreTax Terkait Perpajakan Instansi Pemerintah* dengan narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 17Juli 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Salah satu poin penting reformasi perpajakan adalah adanya aplikasi Coretax untuk mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Integrasi Coretax tentu akan memperkuat kerja sama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan instansi pemerintah.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Implementasi CoreTax Terkait Perpajakan Instansi Pemerintah* dengan narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 17Juli 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
❤1
Dalam upaya optimalisai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams dengan tema “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 24 Juli 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 24 Juli 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.
❤5
Saat ini penurunan kualitas lingkungan di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia menjadi salah satu isu yang sensitif sehingga perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu diperlukan dukungan aktif pemerintah untuk melakukan terobosan dalam hal pemulihan dan menjaga kondisi lingkungan tersebut menjadi lebih baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan hijau dan ramah lingkungan (Green Public Procurement) yang dapat menjaga keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab sosial.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Pengadaan Hijau dan Ramah Lingkungan (Green Public Procurement) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dengan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Senin, 4 Agustus 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Pengadaan Hijau dan Ramah Lingkungan (Green Public Procurement) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dengan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Senin, 4 Agustus 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
❤1
Swakelola dilaksanakan pada saat barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan secara Swakelola yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021. Berdasarkan penyelenggara swakelola, pelaksanaan swakelola mengikuti pendekatan 4 (empat) Tipe yaitu Tipe I, II, III, dan IV. Dalam kesempatan kali ini, topik swakelola akan mengerucut pada Swakelola Tipe IV, dimana akan membahas langsung mengenai pengalaman Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "SHARING SESSION PENYELENGGARAAN PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI SWAKELOLA TIPE IV". dengan narasumber dari Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 7 Agustus 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "SHARING SESSION PENYELENGGARAAN PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI SWAKELOLA TIPE IV". dengan narasumber dari Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 13.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 7 Agustus 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat selalu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money), kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan industri kreatif, pemerataan ekonomi, serta pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang dapat mendorong tercapainya value for money adalah dengan melakukan Probity Advice terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sosialisasi Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dengan Narasumber Bapak Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP).
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Selasa, 19 Agustus 2025
⏰ : 13.00 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sosialisasi Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dengan Narasumber Bapak Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP).
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Selasa, 19 Agustus 2025
⏰ : 13.00 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
❤1
Swakelola dilaksanakan pada saat barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan secara Swakelola yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021. Berdasarkan penyelenggara swakelola, pelaksanaan swakelola mengikuti pendekatan 4 (empat) Tipe yaitu Tipe I, II, III, dan IV. Dalam kesempatan kali ini, topik swakelola akan mengerucut pada Swakelola Tipe IV, dimana akan membahas langsung mengenai pengalaman dan pembelajaran pada Produksi Benih Hortikultura oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *"Sharing Session Penyelenggaraan Swakelola Tipe IV Pada Produksi Benih Hortikultura".* Dengan narasumber dari Direktorat Perbenihan Hortikultura.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 14.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 28 Agustus 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *"Sharing Session Penyelenggaraan Swakelola Tipe IV Pada Produksi Benih Hortikultura".* Dengan narasumber dari Direktorat Perbenihan Hortikultura.
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
⏰: 14.00 WIB - Selesai
📆: Kamis, 28 Agustus 2025
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
❤1
Dalam upaya mencapai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan salah satunya melalui E-purchasing. Berdasarkan Pasal 50 Perpres 16/2018 beserta perubahannya Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Pengecualian
kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam hal: tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing. Sektor konstruksi memiliki peranan penting, mengingat kontribusinya terhadap penyediaan infrastruktur publik serta nilai belanja pemerintah yang signifikan.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "Sharing Session : Penyelenggaraan E-Katalog Konstruksi pada Katalog versi 6". Dengan narasumber dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 4 September 2025
⏰: 13.00 WIB - Selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam hal: tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing. Sektor konstruksi memiliki peranan penting, mengingat kontribusinya terhadap penyediaan infrastruktur publik serta nilai belanja pemerintah yang signifikan.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "Sharing Session : Penyelenggaraan E-Katalog Konstruksi pada Katalog versi 6". Dengan narasumber dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 4 September 2025
⏰: 13.00 WIB - Selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, kebijakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik. Dalam upaya mencapai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan salah satunya melalui E-purchasing.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi* dengan Narasumber dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP.
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Kamis, 11 September 2025
⏰ : 13.00 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi* dengan Narasumber dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP.
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Kamis, 11 September 2025
⏰ : 13.00 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
❤1
Halo Sobat Kredibel!👋🏻
Sehubungan dengan penyusunan rancangan Perubahan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dalam rangka memperbaiki beberapa ketentuan yang ada serta menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dengan ini kami mengadakan *Kegiatan Serap Aspirasi* yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ Hari, Tanggal : Kamis, 18 September 2025
⏰ Waktu : 09.00 - 12.00 WIB
📑 Link Zoom : https://tinyurl.com/SerapAspirasiRevPerlem42021
Live Streaming Youtube : Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Jangan lewatkan kesempatan ini ya, Sobat🥰
See you!
Sehubungan dengan penyusunan rancangan Perubahan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dalam rangka memperbaiki beberapa ketentuan yang ada serta menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dengan ini kami mengadakan *Kegiatan Serap Aspirasi* yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ Hari, Tanggal : Kamis, 18 September 2025
⏰ Waktu : 09.00 - 12.00 WIB
📑 Link Zoom : https://tinyurl.com/SerapAspirasiRevPerlem42021
Live Streaming Youtube : Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Jangan lewatkan kesempatan ini ya, Sobat🥰
See you!
Zoom
Welcome! You are invited to join a meeting: Serap Aspirasi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021. After registering, you will receive…
👍1
Halo Sobat Kredibel!
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pemanfaatan Aset sama-sama berperan penting dalam tata kelola keuangan negara, namun seringkali menimbulkan kebingungan karena tahapan yang terlihat mirip. Padahal keduanya berbeda secara mendasar—PBJ berorientasi pada penciptaan nilai baru melalui belanja pemerintah, sementara Pemanfaatan Aset berfokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN/BMD yang sudah ada.
Melalui forum diskusi ini, LKPP menghadirkan ruang belajar bersama bagi para stakeholder untuk memahami perbedaan tersebut, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat, efisien, dan akuntabel.
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Kamis, 18 September 2025
⏰ : 13.30 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Narasumber: Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pemanfaatan Aset sama-sama berperan penting dalam tata kelola keuangan negara, namun seringkali menimbulkan kebingungan karena tahapan yang terlihat mirip. Padahal keduanya berbeda secara mendasar—PBJ berorientasi pada penciptaan nilai baru melalui belanja pemerintah, sementara Pemanfaatan Aset berfokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN/BMD yang sudah ada.
Melalui forum diskusi ini, LKPP menghadirkan ruang belajar bersama bagi para stakeholder untuk memahami perbedaan tersebut, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat, efisien, dan akuntabel.
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Kamis, 18 September 2025
⏰ : 13.30 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Narasumber: Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
👍2
Halo Sobat Kredibel!
Pengadaan barang/jasa pemerintah pada proyek infrastruktur berskala besar merupakan proses yang menuntut perencanaan matang, pemilihan penyedia yang tepat, serta pengendalian kontrak yang konsisten. Kompleksitas pengelolaan semakin tinggi ketika proyek tersebut termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Melalui forum diskusi ini, LKPP menghadirkan ruang belajar bersama bagi para stakeholder untuk meningkatkan pemahaman atas pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat, efisien, dan akuntabel.
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Kamis, 25 September 2025
⏰ : 13.00 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Narasumber:
1. PPK Proyek Pembangunan Proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang (Cisem), KESDM
2. Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D (Tim Teknis Persiapan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang)
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Pengadaan barang/jasa pemerintah pada proyek infrastruktur berskala besar merupakan proses yang menuntut perencanaan matang, pemilihan penyedia yang tepat, serta pengendalian kontrak yang konsisten. Kompleksitas pengelolaan semakin tinggi ketika proyek tersebut termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Melalui forum diskusi ini, LKPP menghadirkan ruang belajar bersama bagi para stakeholder untuk meningkatkan pemahaman atas pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat, efisien, dan akuntabel.
Siapkan semangat terbaikmu dalam PenTas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
🗓️ : Kamis, 25 September 2025
⏰ : 13.00 WIB - selesai
🖥️: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Narasumber:
1. PPK Proyek Pembangunan Proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang (Cisem), KESDM
2. Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D (Tim Teknis Persiapan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang)
Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.
Selamat sore Bapak/Ibu.
Sehubungan dengan pembangunan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), perlu dilakukannya Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sesuai dengan amanah Peraturan Menteri PANRB nomor 90 Tahun 2021.
Berikut kami sampaikan tautan SPKP dan SPAK atas layanan yang telah kami berikan:
https://forms.gle/o8NE4PstqY53qELY9
Mohon Bapak/Ibu dapat mengisi survey.
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu untuk mengisi survei, kami ucapkan terima kasih.
Sehubungan dengan pembangunan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), perlu dilakukannya Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sesuai dengan amanah Peraturan Menteri PANRB nomor 90 Tahun 2021.
Berikut kami sampaikan tautan SPKP dan SPAK atas layanan yang telah kami berikan:
https://forms.gle/o8NE4PstqY53qELY9
Mohon Bapak/Ibu dapat mengisi survey.
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu untuk mengisi survei, kami ucapkan terima kasih.
Google Docs
Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden SPKP dan SPAK
di
Tempat
Sehubungan dengan pembangunan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), perlu dilakukannya Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei…
Bapak/Ibu Responden SPKP dan SPAK
di
Tempat
Sehubungan dengan pembangunan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), perlu dilakukannya Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei…
Bantuan Pemerintah merupakan bentuk dukungan anggaran yang diberikan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada pihak penerima, baik berupa uang, barang, maupun jasa, yang penggunaannya diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan program/kegiatan pemerintah. Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah memiliki posisi strategis dalam siklus keuangan negara karena menjadi sarana akselerasi pencapaian target pembangunan.
LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema "Sharing Session: Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga" dengan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan dan Asdep Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi Deputi Bidang Peningkatan prestasi Olahraga Kemenpora RI yang akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 2 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
LKPP melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat bermaksud mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Pentas) Pengadaan dengan tema "Sharing Session: Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga" dengan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan dan Asdep Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi Deputi Bidang Peningkatan prestasi Olahraga Kemenpora RI yang akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 2 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
👍1👎1
Halo Sobat Kredibel‼️‼️‼️‼️..
Perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan kontrak MYC. Dokumen perencanaan yang tidak lengkap atau kurang terukur berpotensi menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perubahan lingkup kontrak, hingga sengketa antara penyedia dan pemerintah. Di sisi lain, pengendalian kontrak yang lemah dapat berdampak pada menurunnya kualitas hasil pekerjaan, inefisiensi penggunaan anggaran, serta potensi temuan audit.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Pentas Pengadaan dengan tema *"Sharing Session : Perencanaan dan Pengendalian Kontrak pada MYC serta Isu-Isu Kritis dalam Pekerjaan Konstruksi"* yang akan menghadirkan narasumber dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan BRIN, kegiatan akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 9 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
Perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan kontrak MYC. Dokumen perencanaan yang tidak lengkap atau kurang terukur berpotensi menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perubahan lingkup kontrak, hingga sengketa antara penyedia dan pemerintah. Di sisi lain, pengendalian kontrak yang lemah dapat berdampak pada menurunnya kualitas hasil pekerjaan, inefisiensi penggunaan anggaran, serta potensi temuan audit.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Pentas Pengadaan dengan tema *"Sharing Session : Perencanaan dan Pengendalian Kontrak pada MYC serta Isu-Isu Kritis dalam Pekerjaan Konstruksi"* yang akan menghadirkan narasumber dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan BRIN, kegiatan akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 9 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
Kementerian Perindustrian melakukan reformasi kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP. Regulasi baru ini dirancang untuk menyederhanakan proses, mempercepat layanan, memperluas cakupan, serta memberikan berbagai insentif strategis bagi pelaku usaha yang berkomitmen membangun kapabilitas industri dalam negeri.
Beberapa perubahan utama dalam Permenperin 35/2025 meliputi: penyederhanaan metode penghitungan TKDN, percepatan waktu sertifikasi, perpanjangan masa berlaku sertifikat, pemberian nilai TKDN tambahan bagi kegiatan investasi dan litbang, serta penggunaan metode self-declare bagi IKM. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga verifikasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga diperkuat untuk memastikan integritas sistem.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Pentas Pengadaan dengan tema " *Sharing Session: Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025* " yang akan menghadirkan narasumber dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, kegiatan akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 16 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
Beberapa perubahan utama dalam Permenperin 35/2025 meliputi: penyederhanaan metode penghitungan TKDN, percepatan waktu sertifikasi, perpanjangan masa berlaku sertifikat, pemberian nilai TKDN tambahan bagi kegiatan investasi dan litbang, serta penggunaan metode self-declare bagi IKM. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga verifikasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga diperkuat untuk memastikan integritas sistem.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Pentas Pengadaan dengan tema " *Sharing Session: Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025* " yang akan menghadirkan narasumber dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, kegiatan akan dilaksanakan pada:
📆: Kamis, 16 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
Dalam pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik terdapat 2 (dua) metode yaitu mini kompetisi dan negosiasi. Metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Sedangkan metode negosiasi dilakukan kepada 1 (satu) pelaku usaha yang dianggap mampu kemudian dilakukan negosiasi harga terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
Menjadi hal yang menarik untuk mendiskusikan terkait e-purchasing yang menggunakan metode negosiasi maupun mini kompetisi dalam perspektif investigasi, bagaimana prosedur audit pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik serta metode penghitungan kerugian negaranya dan modus pelaku kecurangan (fraudster) dalam pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Sharing Session Prosedur Audit serta Motode Perhitungan Kerugiannya dan Modus fraudster dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui e-katalog yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pemeriksaan II.D Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegiatan yang dilaksanakan pada :
📆: Kamis, 23 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
Menjadi hal yang menarik untuk mendiskusikan terkait e-purchasing yang menggunakan metode negosiasi maupun mini kompetisi dalam perspektif investigasi, bagaimana prosedur audit pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik serta metode penghitungan kerugian negaranya dan modus pelaku kecurangan (fraudster) dalam pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Sharing Session Prosedur Audit serta Motode Perhitungan Kerugiannya dan Modus fraudster dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui e-katalog yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pemeriksaan II.D Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegiatan yang dilaksanakan pada :
📆: Kamis, 23 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
❤1
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang keimigrasian, khususnya terkait penyediaan blanko dokumen perjalanan/paspor, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu melakukan pengadaan Blanko Dokumen Perjalanan/Paspor yang sesuai spesifikasi dan standar keamanan, bagaiamana proses pengadaan Paspor berdasarkan PP No. 31 Tahun 2013 ? Simak dan ikuti kegiatan
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN dengan Tema : *Sharing Session Pengadaan Blanko Paspor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui Penunjukan Langsung Berdasarkan PP No 31 Tahun 2013 beserta perubahannya tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan dan Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kegiatan yang dilaksanakan pada :
📆: Kamis, 30 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN dengan Tema : *Sharing Session Pengadaan Blanko Paspor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui Penunjukan Langsung Berdasarkan PP No 31 Tahun 2013 beserta perubahannya tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* yang akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan dan Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kegiatan yang dilaksanakan pada :
📆: Kamis, 30 Oktober 2025
⏰: 13.00 WIB - selesai
🖥: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp
Demikian kami sampaikan, mohon dapat berkenan hadir Bapak/Ibu. terima kasih.
❤2