RIBUAN POSITIF COVID-19 BERKELIARAN DI MAL, PKS KRITIK PROKES TEMPAT PUBLIK DAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
“Bagaimana mungkin orang tersebut bisa berkeliaran di mal ? Bukankah saat scan barcode dan status mereka berwarna hitam seharusnya dilarang masuk oleh petugas?”
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/ribuan-positif-covid-19-berkeliaran-di-mal-aleg-pks-kritik-prokes-tempat-publik-dan-aplikasi-pedulilindungi/
“Bagaimana mungkin orang tersebut bisa berkeliaran di mal ? Bukankah saat scan barcode dan status mereka berwarna hitam seharusnya dilarang masuk oleh petugas?”
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/ribuan-positif-covid-19-berkeliaran-di-mal-aleg-pks-kritik-prokes-tempat-publik-dan-aplikasi-pedulilindungi/
Fraksi PKS
Ribuan Positif Covid-19 Berkeliaran di Mal, Aleg PKS Kritik Prokes Tempat Publik dan Aplikasi PeduliLindungi | Fraksi PKS
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta Pemerintah agar menindaklanjuti data 3.830 orang berstatus hitam yang berkeliaran di mal.
FRAKSI PKS JATENG DESAK PEMPROV PERCEPAT VAKSINASI DI JAWA TENGAH
“8 juta (orang tervaksinasi) dari 28 juta artinya dari target vaksinasi, 50 persen nya saja belum tercapai."
~ Riyono Kel, Sekretaris fraksi PKS DPRD Jawa Tengah
Selengkapnya:
https://pks.id/content/legislator-pks-desak-pemprov-percepat-vaksinasi-di-jawa-tengah/
“8 juta (orang tervaksinasi) dari 28 juta artinya dari target vaksinasi, 50 persen nya saja belum tercapai."
~ Riyono Kel, Sekretaris fraksi PKS DPRD Jawa Tengah
Selengkapnya:
https://pks.id/content/legislator-pks-desak-pemprov-percepat-vaksinasi-di-jawa-tengah/
pks.id
Legislator PKS Desak Pemprov Percepat Vaksinasi di Jawa Tengah
Berdasarkan keterangan dinas Kesehatan Jawa Tengah, dari 28 juta target vaksinasi baru 8 juta orang yang tervaksinasi dengan fokus utama ke sasaran rentan di usia 40 tahun ke atas.
PKS KRITIK TINDAKAN REPRESIF KEPADA WARGA YANG SAMPAIKAN ASPIRASI.
“Suroto kan tidak membunuh karakter presiden, dia hanya sampaikan aspirasi petani bahwa tolonglah bantu kami dengan harga pakan ternak yang wajar.. dan itu kan dijamin oleh konstitusi.”
- Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://www.kompas.tv/article/212126/pks-soal-tindakan-represif-polri-kepada-pendemo-sudah-seharusnya-presiden-koreksi-di-lapangan
“Suroto kan tidak membunuh karakter presiden, dia hanya sampaikan aspirasi petani bahwa tolonglah bantu kami dengan harga pakan ternak yang wajar.. dan itu kan dijamin oleh konstitusi.”
- Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://www.kompas.tv/article/212126/pks-soal-tindakan-represif-polri-kepada-pendemo-sudah-seharusnya-presiden-koreksi-di-lapangan
KOMPAS.tv
PKS soal Tindakan Represif Polri kepada Pendemo: Sudah Seharusnya Presiden Koreksi di Lapangan
dia hanya melakukan itu sesuai dengan haknya yang dijamin konstitusi dan tidak perlu kemudian ada kekhawatiran ada gesekan
PENELITI LIPI SITI ZUHRO: TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PKS MENJADI PARTAI YANG DIRINDUKAN
“PKS tidak tertutup kemungkinan menjadi partai politik yang sangat dirindukan, ketika PKS mampu mengadaptasikan dirinya secara lincah dan terbuka untuk konstituen lintas generasi, PKS bisa dibayangkan mjd rumah baru bagi pemilih muda,"
~ Prof. Siti Zuhro, Peneliti LIPI.
Selengkapnya:
https://pks.id/content/peneliti-lipi-siti-zuhro-tidak-tertutup-kemungkinan-pks-menjadi-partai-yang-dirindukan
“PKS tidak tertutup kemungkinan menjadi partai politik yang sangat dirindukan, ketika PKS mampu mengadaptasikan dirinya secara lincah dan terbuka untuk konstituen lintas generasi, PKS bisa dibayangkan mjd rumah baru bagi pemilih muda,"
~ Prof. Siti Zuhro, Peneliti LIPI.
Selengkapnya:
https://pks.id/content/peneliti-lipi-siti-zuhro-tidak-tertutup-kemungkinan-pks-menjadi-partai-yang-dirindukan
pks.id
Peneliti LIPI Siti Zuhro: Tidak Tertutup Kemungkinan PKS Menjadi Partai yang Dirindukan
“PKS tidak tertutup kemungkinan menjadi partai politik yang sangat dirindukan ketika PKS mampu menadaptasikan dirinya secara lincah dan terbuka untuk konstituen lintas generasi, PKS bisa dibayangkan menjadi rumah baru bagi pemilih muda maupun lintas umur…
AMANKAN BLOK NATUNA DARI PELANGGAR KEDAULATAN
"Sudah sepantasnya Pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam!”
~ Pak MUL, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://pks.id/content/soal-target-lifting-minyak-1-juta-barel-perhari-aleg-pks-amankan-natuna-dari-pelanggar-kedaulatan-seperti-tiongkok
"Sudah sepantasnya Pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam!”
~ Pak MUL, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://pks.id/content/soal-target-lifting-minyak-1-juta-barel-perhari-aleg-pks-amankan-natuna-dari-pelanggar-kedaulatan-seperti-tiongkok
pks.id
Soal Target Lifting Minyak 1 juta Barel Perhari, Aleg PKS: Amankan Natuna dari Pelanggar Kedaulatan seperti Tiongkok
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto dengan tegas mengatakan Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas, terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal China yang masuk ke perairan Natuna beberapa waktu lalu.
BONUS DEMOGRAFI TANPA PERSIAPAN BISA JADI MUSIBAH
"Seperempat penduduk kita adalah pemuda, tetapi program kepemudaan masih belum mencerminkan pemuda sbg subjek pembangunan. Lebih mengenaskan lagi, anggaran Kementerian Pemuda sangat kecil hanya 1,9 T.”
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/aleg-pks-bonus-demografi-tanpa-persiapan-bisa-jadi-musibah
"Seperempat penduduk kita adalah pemuda, tetapi program kepemudaan masih belum mencerminkan pemuda sbg subjek pembangunan. Lebih mengenaskan lagi, anggaran Kementerian Pemuda sangat kecil hanya 1,9 T.”
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/aleg-pks-bonus-demografi-tanpa-persiapan-bisa-jadi-musibah
Fraksi PKS
Aleg PKS: Bonus Demografi Tanpa Persiapan Bisa Jadi Musibah | Fraksi PKS
Namun, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS,Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan, besaran jumlah para pemuda ini harus ditangani dengan tepat agar kelak benar-benar menjadi bonus demografi bagi negeri…
PKS SOROTI HARGA JAGUNG TINGGI PADAHAL STOK MELIMPAH
“Polemik itu mestinya tidak terjadi bila kedua kementerian (Kementan & Kemendag) melakukan koordinasi dan menyelesaikannya di ratas (rapat terbatas),"
~ Dr. H. Hermanto, SE, MM, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/komisi-iv-fpks-spekulan-ambil-untung-dari-polemik-stok-jagung-kementan-dengan-kemendag
“Polemik itu mestinya tidak terjadi bila kedua kementerian (Kementan & Kemendag) melakukan koordinasi dan menyelesaikannya di ratas (rapat terbatas),"
~ Dr. H. Hermanto, SE, MM, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/komisi-iv-fpks-spekulan-ambil-untung-dari-polemik-stok-jagung-kementan-dengan-kemendag
Fraksi PKS
Komisi IV FPKS: Spekulan Ambil Untung dari Polemik Stok Jagung Kementan dengan Kemendag | Fraksi PKS
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto menyesalkan polemik stok jagung yang terjadi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terjadi belakangan…
LIBATKAN BUMDES DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
"BUMDes sebagai bagian dari tangan panjang institusi pemerintahan desa akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal."
~ Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/anggota-fpks-minta-pelibatan-bumdes-untuk-kurangi-persoalan-penyaluran-pupuk-bersubsidi
"BUMDes sebagai bagian dari tangan panjang institusi pemerintahan desa akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal."
~ Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/anggota-fpks-minta-pelibatan-bumdes-untuk-kurangi-persoalan-penyaluran-pupuk-bersubsidi
Fraksi PKS
Anggota FPKS Minta Pelibatan BUMDES untuk Kurangi Persoalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi | Fraksi PKS
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin seusai pelaksanaan Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian yang juga menghadirkan direksi PT Pupuk Indonesia Holding…
HENTIKAN IMPOR BAJA, PEMERINTAH JANGAN HANYA SEKADAR JANJI!
“Jangan sampai pasar dalam negeri kita habis oleh serbuan baja impor. Harusnya Pemerintah segera menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk baja impor yang nyata-nyata terbukti melakukan praktek dumping,”
~ Pak MUL, Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/hentikan-impor-baja-wakil-ketua-fpks-pemerintah-jangan-hanya-sekedar-janji
“Jangan sampai pasar dalam negeri kita habis oleh serbuan baja impor. Harusnya Pemerintah segera menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk baja impor yang nyata-nyata terbukti melakukan praktek dumping,”
~ Pak MUL, Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/hentikan-impor-baja-wakil-ketua-fpks-pemerintah-jangan-hanya-sekedar-janji
Fraksi PKS
Hentikan Impor Baja, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Jangan Hanya Sekedar Janji | Fraksi PKS
Pemerintah diminta jangan banyak janji untuk setop impor baja yang sekarang membanjiri pasar domestik. Namun yang utama adalah segera tetapkan langkah-langkah sistematis dan konsisten untuk…
PKS KECAM SERANGAN TERHADAP TOKOH AGAMA TERUS TERULANG
“Ini adalah insiden ke sekian kalinya dengan pola yang sama, namun sangat disayangkan pemerintah seolah tidak berdaya memutus teror terhadap ulama"
~ Bukhori Yusuf, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/serangan-terhadap-tokoh-agama-terulang-politisi-pks-pemerintah-seolah-tak-berdaya-putus-teror-pada-ulama
“Ini adalah insiden ke sekian kalinya dengan pola yang sama, namun sangat disayangkan pemerintah seolah tidak berdaya memutus teror terhadap ulama"
~ Bukhori Yusuf, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/serangan-terhadap-tokoh-agama-terulang-politisi-pks-pemerintah-seolah-tak-berdaya-putus-teror-pada-ulama
Fraksi PKS
Serangan Terhadap Tokoh Agama Terulang, Politisi PKS: Pemerintah Seolah Tak Berdaya Putus Teror pada Ulama | Fraksi PKS
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku geram dengan insiden penyerangan Ustaz Abu Syahid Chaniago di Batam, Kepulauan Riau oleh pelaku yang belakangan mengaku komunis.
USUT TUNTAS PENYERANGAN NAKES DI KIWIROK PAPUA!
Negara sedang berhadapan dengan Covid-19 dan nakes menjadi garda terdepan. “Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya utk tetap menjalankan misi kemanusiaan.”
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/anggota-fpks-minta-pemerintah-usut-tuntas-penyerangan-nakes-di-kiwirok-papua
Negara sedang berhadapan dengan Covid-19 dan nakes menjadi garda terdepan. “Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya utk tetap menjalankan misi kemanusiaan.”
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/anggota-fpks-minta-pemerintah-usut-tuntas-penyerangan-nakes-di-kiwirok-papua
Fraksi PKS
Anggota FPKS Minta Pemerintah Usut Tuntas Penyerangan Nakes di Kiwirok Papua | Fraksi PKS
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengusut tuntas penyerangan tenaga kesehatan (nakes) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok…
USUT TUNTAS MOTIF PENYERANGAN TOKOH AGAMA!
“Kami mendesak pihak berwajib untuk menyelidiki motif dibalik semua peristiwa secara komprehensif.. Jangan otomatis proses hukum dihentikan hanya karena pelaku diduga sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa”
~ Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/politisi-pks-minta-kepolisian-usut-tuntas-motif-dibalik-penyerangan-tokoh-agama/
“Kami mendesak pihak berwajib untuk menyelidiki motif dibalik semua peristiwa secara komprehensif.. Jangan otomatis proses hukum dihentikan hanya karena pelaku diduga sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa”
~ Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/politisi-pks-minta-kepolisian-usut-tuntas-motif-dibalik-penyerangan-tokoh-agama/
Fraksi PKS
Politisi PKS Minta Kepolisian Usut Tuntas Motif Dibalik Penyerangan Tokoh Agama | Fraksi PKS
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat menyoroti kasus penyerangan terhadap tokoh agama di beberapa daerah selama satu pekan terakhir ini.
Suatu waktu warga RW05 Kalibata Pulo mengadakan Tahlilan di salah satu rumah. Di sana hadir dua orang anggota PKS yang memang sudah menjadi tokoh masyarakat, yaitu Bang Isnain dan Bang Lukman. Kedua tokoh PKS ini asli Betawi dan masih kental dengan latar belakang NU nya. Sehingga saat diminta membacakan rawi, maka keduanya tidak sedikitpun mengalami kesulitan.
Beberapa warga ada yang bergumam, “Ternyata orang PKS bisa juga ya … baca Rawi.”
Selengkapnya:
https://www.pks-jaksel.id/warga-ternyata-orang-pks-bisa-juga-baca-rawi/
Beberapa warga ada yang bergumam, “Ternyata orang PKS bisa juga ya … baca Rawi.”
Selengkapnya:
https://www.pks-jaksel.id/warga-ternyata-orang-pks-bisa-juga-baca-rawi/
PKS Jakarta Selatan
Warga : Ternyata Orang PKS Bisa Juga Baca Rawi - PKS Jakarta Selatan
PKS Jakarta Selatan - Bersama Melayani Rakyat - Kegiatan PKS - Warga : Ternyata Orang PKS Bisa Juga Baca Rawi PKS Jakarta Selatan
Ada yang penasaran? Begini nih Paket Isoman PKS untuk Warga Indonesia yang tinggal di Jepang.
Simak selengkapnya:
https://blog.pks.id/2021/09/paket-isoman-pks-untuk-warga-indonesia.html
Simak selengkapnya:
https://blog.pks.id/2021/09/paket-isoman-pks-untuk-warga-indonesia.html
blog.pks.id
Blog PKS: Paket Isoman PKS Untuk Warga Indonesia di Jepang
Pakes isoman warga Indonesia di Jepang, Covid 19 di Jepang, orang Indonesia terkena covid di Jepang, PKS Jepang, PKS Yokohama, PKS Tokyo
SOLUSI KISRUH KPK LEWAT HUKUM, BUKAN POLITIK
"Permasalahan TWK yang membuat 57 pegawai KPK diberhentikan lebih baik dibawa ke ranah hukum. jika permasalahan ini dibawa ke ranah politik akan menimbulkan banyak spekulasi"
~ Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922212917-32-698153/pks-anggap-solusi-kisruh-kpk-lewat-hukum-bukan-politik
"Permasalahan TWK yang membuat 57 pegawai KPK diberhentikan lebih baik dibawa ke ranah hukum. jika permasalahan ini dibawa ke ranah politik akan menimbulkan banyak spekulasi"
~ Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922212917-32-698153/pks-anggap-solusi-kisruh-kpk-lewat-hukum-bukan-politik
nasional
PKS Anggap Solusi Kisruh KPK Lewat Hukum, Bukan Politik
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Jamil berharap masalah pemecatan pegawai KPK diselesaikan secara hukum ketimbang politik lewat hak angket.
STOP IMPOR GARAM, PEMERINTAH HARUS SERIUS BANGUN INDUSTRI GARAM !
"Masa negara kepulauan yang memiliki luas Pantai sangat panjang seperti kita ini masih harus tergantung pada impor garam"
~ Pak MUL, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/28/aleg-pks-stop-impor-garam-pemerintah-harus-serius-bangun-industrinya/
"Masa negara kepulauan yang memiliki luas Pantai sangat panjang seperti kita ini masih harus tergantung pada impor garam"
~ Pak MUL, Anggota DPR RI Fraksi PKS.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/28/aleg-pks-stop-impor-garam-pemerintah-harus-serius-bangun-industrinya/
Fraksi PKS
Aleg PKS: Stop Impor Garam, Pemerintah Harus Serius Bangun Industrinya | Fraksi PKS
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini berpendapat Pemerintah lambat melaksanakan rencana pengembangan industri garam ini. Padahal semua pihak tahu kebutuhan garam nasional saat…
SOAL ALIH KELOLA BLOK WABU, PEMERINTAH TIDAK TRANSPARAN
PKS kritisi alih kelola tambang emas Blok Wabu dari Freeport ke PT. Toba Sejahtera tanpa proses lelang terbuka. “Saya minta Menteri ESDM terbuka & transparan. Ini penting agar ada kejelasan bagi publik serta tdk timbulkan polemik di masyarakat"
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/28/soal-alih-kelola-blok-wabu-wakil-ketua-fpks-pemerintah-tidak-transparan/
PKS kritisi alih kelola tambang emas Blok Wabu dari Freeport ke PT. Toba Sejahtera tanpa proses lelang terbuka. “Saya minta Menteri ESDM terbuka & transparan. Ini penting agar ada kejelasan bagi publik serta tdk timbulkan polemik di masyarakat"
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/28/soal-alih-kelola-blok-wabu-wakil-ketua-fpks-pemerintah-tidak-transparan/
Fraksi PKS
Soal Alih Kelola Blok Wabu, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Tidak Transparan | Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mempertanyakan transparansi proses alih kelola Blok Wabu dari Freeport ke perusahaan lain tanpa proses lelang yang terbuka.
FRAKSI PKS SAMPAIKAN 8 POIN PENTING TERKAIT RUU PAJAK
FPKS DPR RI Sampaikan 8 Poin Penting terkait RUU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Poin-poin tsb sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/29/ini-8-poin-krusial-yang-disorot-fraksi-pks-dalam-ruu-kup
FPKS DPR RI Sampaikan 8 Poin Penting terkait RUU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Poin-poin tsb sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/29/ini-8-poin-krusial-yang-disorot-fraksi-pks-dalam-ruu-kup
Fraksi PKS
Ini 8 poin krusial yang disorot Fraksi PKS dalam RUU KUP | Fraksi PKS
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sikapnya dalam poin-poin penting terkait dengan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
"Sebagai Buruh, Saya Puas dengan Penjelasan Bung Indra PKS di Webinar Dampak Omnibus Law"
Bung Indra sangat jelas dan terstruktur menjelaskan tentang dampak UU Cipta Kerja terhadap buruh. Ia juga hafal betul sejarah undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Sampai berapa kali UU 13/2003 pernah di judicial review pun hafal.
Di Webinar ini, ia juga menjelaskan tentang perjalanan panjang sebelum UU Cipta Kerja lahir. Sejak tahun 2005 sudah ada draft yang hendak merevisi UU 13/2003 dan isinya merugikan buruh. Seperti fleksibilitas pasar kerja dan pemangkasan pesangon.
Selengkapnya:
https://blog.pks.id/2021/10/sebagai-buruh-saya-puas-dengan.html?m=1
Bung Indra sangat jelas dan terstruktur menjelaskan tentang dampak UU Cipta Kerja terhadap buruh. Ia juga hafal betul sejarah undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Sampai berapa kali UU 13/2003 pernah di judicial review pun hafal.
Di Webinar ini, ia juga menjelaskan tentang perjalanan panjang sebelum UU Cipta Kerja lahir. Sejak tahun 2005 sudah ada draft yang hendak merevisi UU 13/2003 dan isinya merugikan buruh. Seperti fleksibilitas pasar kerja dan pemangkasan pesangon.
Selengkapnya:
https://blog.pks.id/2021/10/sebagai-buruh-saya-puas-dengan.html?m=1
blog.pks.id
Blog PKS: "Sebagai Buruh, Saya Puas dengan Penjelasan Bung Indra PKS di Webinar Dampak Omnibus Law"
Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS menggelar Serial Webinar: Dampak Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (30/9/2021) lalu. Ada Anggota LKS Tripartit Nasional u