PK_Sejahtera [Official]
2.31K subscribers
979 photos
14 videos
12 files
1.05K links
Channel Telegram Official PKS | Berkhidmat Untuk Rakyat
Download Telegram
RIBUAN POSITIF COVID-19 BERKELIARAN DI MAL, PKS KRITIK PROKES TEMPAT PUBLIK DAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

“Bagaimana mungkin orang tersebut bisa berkeliaran di mal ? Bukankah saat scan barcode dan status mereka berwarna hitam seharusnya dilarang masuk oleh petugas?”
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/15/ribuan-positif-covid-19-berkeliaran-di-mal-aleg-pks-kritik-prokes-tempat-publik-dan-aplikasi-pedulilindungi/
FRAKSI PKS JATENG DESAK PEMPROV PERCEPAT VAKSINASI DI JAWA TENGAH

“8 juta (orang tervaksinasi) dari 28 juta artinya dari target vaksinasi, 50 persen nya saja belum tercapai."
~ Riyono Kel, Sekretaris fraksi PKS DPRD Jawa Tengah

Selengkapnya:
https://pks.id/content/legislator-pks-desak-pemprov-percepat-vaksinasi-di-jawa-tengah/
PKS KRITIK TINDAKAN REPRESIF KEPADA WARGA YANG SAMPAIKAN ASPIRASI.

“Suroto kan tidak membunuh karakter presiden, dia hanya sampaikan aspirasi petani bahwa tolonglah bantu kami dengan harga pakan ternak yang wajar.. dan itu kan dijamin oleh konstitusi.”
- Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS.

Selengkapnya:
https://www.kompas.tv/article/212126/pks-soal-tindakan-represif-polri-kepada-pendemo-sudah-seharusnya-presiden-koreksi-di-lapangan
PENELITI LIPI SITI ZUHRO: TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PKS MENJADI PARTAI YANG DIRINDUKAN

“PKS tidak tertutup kemungkinan menjadi partai politik yang sangat dirindukan, ketika PKS mampu mengadaptasikan dirinya secara lincah dan terbuka untuk konstituen lintas generasi, PKS bisa dibayangkan mjd rumah baru bagi pemilih muda,"
~ Prof. Siti Zuhro, Peneliti LIPI.

Selengkapnya:
https://pks.id/content/peneliti-lipi-siti-zuhro-tidak-tertutup-kemungkinan-pks-menjadi-partai-yang-dirindukan
BONUS DEMOGRAFI TANPA PERSIAPAN BISA JADI MUSIBAH

"Seperempat penduduk kita adalah pemuda, tetapi program kepemudaan masih belum mencerminkan pemuda sbg subjek pembangunan. Lebih mengenaskan lagi, anggaran Kementerian Pemuda sangat kecil hanya 1,9 T.”
~ Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS.

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/aleg-pks-bonus-demografi-tanpa-persiapan-bisa-jadi-musibah
PKS SOROTI HARGA JAGUNG TINGGI PADAHAL STOK MELIMPAH

“Polemik itu mestinya tidak terjadi bila kedua kementerian (Kementan & Kemendag) melakukan koordinasi dan menyelesaikannya di ratas (rapat terbatas),"
~ Dr. H. Hermanto, SE, MM, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS.

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/komisi-iv-fpks-spekulan-ambil-untung-dari-polemik-stok-jagung-kementan-dengan-kemendag
HENTIKAN IMPOR BAJA, PEMERINTAH JANGAN HANYA SEKADAR JANJI!

“Jangan sampai pasar dalam negeri kita habis oleh serbuan baja impor. Harusnya Pemerintah segera menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk baja impor yang nyata-nyata terbukti melakukan praktek dumping,”
~ Pak MUL, Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/hentikan-impor-baja-wakil-ketua-fpks-pemerintah-jangan-hanya-sekedar-janji
USUT TUNTAS PENYERANGAN NAKES DI KIWIROK PAPUA!

Negara sedang berhadapan dengan Covid-19 dan nakes menjadi garda terdepan. “Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya utk tetap menjalankan misi kemanusiaan.”
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS.

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/anggota-fpks-minta-pemerintah-usut-tuntas-penyerangan-nakes-di-kiwirok-papua
USUT TUNTAS MOTIF PENYERANGAN TOKOH AGAMA!

“Kami mendesak pihak berwajib untuk menyelidiki motif dibalik semua peristiwa secara komprehensif.. Jangan otomatis proses hukum dihentikan hanya karena pelaku diduga sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa”
~ Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/22/politisi-pks-minta-kepolisian-usut-tuntas-motif-dibalik-penyerangan-tokoh-agama/
"Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa."

~ Ahmad Syaikhu, Presiden PKS.
Suatu waktu warga RW05 Kalibata Pulo mengadakan Tahlilan di salah satu rumah. Di sana hadir dua orang anggota PKS yang memang sudah menjadi tokoh masyarakat, yaitu Bang Isnain dan Bang Lukman. Kedua tokoh PKS ini asli Betawi dan masih kental dengan latar belakang NU nya. Sehingga saat diminta membacakan rawi, maka keduanya tidak sedikitpun mengalami kesulitan.

Beberapa warga ada yang bergumam, “Ternyata orang PKS bisa juga ya … baca Rawi.”

Selengkapnya:
https://www.pks-jaksel.id/warga-ternyata-orang-pks-bisa-juga-baca-rawi/
SOLUSI KISRUH KPK LEWAT HUKUM, BUKAN POLITIK

"Permasalahan TWK yang membuat 57 pegawai KPK diberhentikan lebih baik dibawa ke ranah hukum. jika permasalahan ini dibawa ke ranah politik akan menimbulkan banyak spekulasi"
~ Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS

Selengkapnya:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922212917-32-698153/pks-anggap-solusi-kisruh-kpk-lewat-hukum-bukan-politik
SOAL ALIH KELOLA BLOK WABU, PEMERINTAH TIDAK TRANSPARAN

PKS kritisi alih kelola tambang emas Blok Wabu dari Freeport ke PT. Toba Sejahtera tanpa proses lelang terbuka. “Saya minta Menteri ESDM terbuka & transparan. Ini penting agar ada kejelasan bagi publik serta tdk timbulkan polemik di masyarakat"
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/28/soal-alih-kelola-blok-wabu-wakil-ketua-fpks-pemerintah-tidak-transparan/
FRAKSI PKS SAMPAIKAN 8 POIN PENTING TERKAIT RUU PAJAK

FPKS DPR RI Sampaikan 8 Poin Penting terkait RUU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Poin-poin tsb sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selengkapnya:
https://fraksi.pks.id/2021/09/29/ini-8-poin-krusial-yang-disorot-fraksi-pks-dalam-ruu-kup
"Sebagai Buruh, Saya Puas dengan Penjelasan Bung Indra PKS di Webinar Dampak Omnibus Law"

Bung Indra sangat jelas dan terstruktur menjelaskan tentang dampak UU Cipta Kerja terhadap buruh. Ia juga hafal betul sejarah undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Sampai berapa kali UU 13/2003 pernah di judicial review pun hafal.

Di Webinar ini, ia juga menjelaskan tentang perjalanan panjang sebelum UU Cipta Kerja lahir. Sejak tahun 2005 sudah ada draft yang hendak merevisi UU 13/2003 dan isinya merugikan buruh. Seperti fleksibilitas pasar kerja dan pemangkasan pesangon.

Selengkapnya:
https://blog.pks.id/2021/10/sebagai-buruh-saya-puas-dengan.html?m=1