"Di tegah situasi nasional yang begitu berat saat ini, membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membangun rasa persatuan, kebersamaan, persaudaraan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan kebangsaan yang sama. Satu rasa, satu nasib dan satu penanggungan."
~ Ahmad Syaikhu, Presiden PKS

*Aktivitas dan Pelayanan PKS*
Kamis (13/1/2022)

1. Hasil Musyawarah Majelis Syura VI, PKS Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
https://pks.id/content/hasil-musyawarah-majelis-syura-vi-pks-tolak-wacana-penundaan-pemilu-2024

2. Siaran Pers Musyawarah Majelis Syura VI PKS
https://pks.id/content/siaran-pers-musyawarah-majelis-syura-vi-pks

3. Juru Bicara PKS: Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Ugal-ugalan
https://pks.id/content/juru-bicara-pks-pembahasan-ruu-ibu-kota-negara-ugal-ugalan


4. Ribut Riyanto: PKS Sangat Terbuka untuk Pekerja Migran
https://pks.id/content/ribut-riyanto-pks-sangat-terbuka-untuk-pekerja-migran

5. Soal Pertumbuhan Ekonomi, Fraksi PKS Apresiasi Wagub dan Ingatkan Kesepakatan Kebijakan Anggaran
https://pks.id/content/soal-pertumbuhan-ekonomi-fraksi-pks-apresiasi-wagub-dan-ingatkan-kesepakatan-kebijakan-anggaran

6. IKN Pindah Semester Awal 2024, Anggota FPKS: Terburu-buru dan Gegabah
https://pks.id/content/ikn-pindah-semester-awal-2024-anggota-fpks-terburu-buru-dan-gegabah

7. FPKS: Pembangunan IKN dengan Konsep City In The Forest Rentan Rusak Lingkungan
https://pks.id/content/fpks-pembangunan-ikn-dengan-konsep-city-in-the-forest-rentan-rusak-lingkungan

8. Berpotensi Mangkrak dan Over Budget, PKS: Rencana Induk IKN Harus Dibahas Sejak Awal
https://pks.id/content/berpotensi-mangkrak-dan-over-budget-pks-rencana-induk-ikn-harus-dibahas-sejak-awal

9. Banjir Jember, Relawan PKS Gerak Cepat Dirikan Posko Bencana Hingga Bersihkan Rumah Warga
https://pks.id/content/banjir-jember-relawan-pks-gerak-cepat-dirikan-posko-bencana-hingga-bersihkan-rumah-warga

PKS TOLAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pemindahan IKN dikebut tanpa kajian yang serius, mengancam masa depan lingkungan dan banyak ditentang masyarakat, akademisi, pencinta lingkungan, ekonom, dll.

#Infografis Fraksi PKS DPR RI

RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA TERBURU-BURU DAN GEGABAH

Pemindahan Ibukota Negara ditargetkan akan dimulai awal 2024, padahal belum ada studi kelayakan yang layak dan perencanaan anggaran yang matang. Megaproyek Ibukota baru ini buru-buru ingin dilaksanakan. Ada kepentingan apa?

11 ALASAN PKS MENOLAK UU IBUKOTA NEGARA

Fraksi PKS DPR RI tegas menolak Pemindahan Ibu Kota yang dirumuskan pemerintah melalui UU IKN. Simak 11 poin alasannya..

Kumpulan Berita Perjuangan Fraksi PKS DPR RI Catatan Redaksi IKN dan Inkonsistensi serta Dukungan atas Petisi dan Uji Materi UU IKN serta Desakan agar Hentikan Penambangan Andesit di Desa Wadas karena Belum Kantongi Izin, silahkan klik dan membacanya :

1. Catatan Redaksi: IKN dan Inkonsistensi
https://fraksi.pks.id/2022/02/11/catatan-redaksi-ikn-dan-inkonsistensi/

2. Dukung Petisi dan Uji Materi UU IKN, HNW: Kenegarawanan Hakim MK Wajar Mengabulkannya
https://fraksi.pks.id/2022/02/10/dukung-petisi-dan-uji-materi-uu-ikn-hnw-kenegarawanan-hakim-mk-wajar-mengabulkannya/

3. Belum Kantongi Izin, Politisi PKS Minta Pemerintah Stop Penambangan Andesit di Desa Wadas
https://fraksi.pks.id/2022/02/11/belum-kantongi-izin-politisi-pks-minta-pemerintah-stop-penambangan-andesit-di-desa-wadas/

4. Aleg PKS: Pemerintah Harus Perhatikan Aspirasi Warga Desa Wadas untuk Bendungan Bener
https://fraksi.pks.id/2022/02/10/aleg-pks-pemerintah-harus-perhatikan-aspirasi-warga-desa-wadas-untuk-bendungan-bener/

5. Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Belum Memuaskan
https://fraksi.pks.id/2022/02/11/legislator-pks-pertumbuhan-ekonomi-2021-belum-memuaskan/

6. Minyak Goreng Langka, Anggota FPKS Desak Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman
https://fraksi.pks.id/2022/02/11/minyak-goreng-langka-anggota-fpks-desak-satgas-pangan-tindaklanjuti-temuan-ombudsman/

7. Soal Batasan Usia Pensiun TNI, Fraksi PKS: Wajarnya Disamakan dengan Polri
https://fraksi.pks.id/2022/02/10/soal-batasan-usia-pensiun-tni-fraksi-pks-wajarnya-disamakan-dengan-polri/

8. Bahas Program Terobosan KKP, Aleg PKS Prioritaskan Bantuan dan Penataan Kampung Nelayan
https://fraksi.pks.id/2022/02/10/bahas-program-terobosan-kkp-aleg-pks-prioritaskan-bantuan-dan-penataan-kampung-nelayan/

HEBOH TUKANG LAS ASING DI PROYEK KERETA CEPAT, PRIORITASKAN TENAGA KERJA INDONESIA

“Kita pernah kirim 1.500 Pekerja Migran Indonesia untuk mengerjakan proyek infrastruktur di beberapa negara,"
~ Kurniasih Mufidayati, Anggota DPR RI Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/02/12/heboh-tukang-las-asing-di-proyek-kereta-cepat-aleg-pks-tenaga-kerja-indonesia-mampu-prioritaskan/

CABUT PERMENAKER SOAL JHT KARENA RUGIKAN PEKERJA!

"JHT merupakan uang pekerja yang dipotong setiap bulannya dari upah mereka. Jadi sebagai sebuah hak maka semestinya dapat diambil saat pekerja berhenti bekerja."
~ Indra, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS

https://pks.id/content/pks-cabut-permenaker-soal-jht-karena-rugikan-pekerja

PKS MINTA PEMERINTAH CABUT ATURAN JHT CAIR DI USIA 56 TAHUN

"Permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi,"
~ Netty Prasetiyani Heryawan, Anggota DPR RI Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/02/12/manfaat-jht-cair-di-usia-56-tahun-aleg-pks-cederai-rasa-kemanusiaan-dan-tak-peka-kondisi-pekerja/

PKS INGATKAN PEMERINTAH RUSAKNYA ALAM AKIBAT EKSPLOITASI DI DESA WADAS

"Pandangan beberapa lembaga pemerhati lingkungan hidup, dimana rencana eksploitasi tanah bukit desa Wadas akan sangat mengganggu produksi pertanian." ~ Andi Akmal Pasluddin, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/02/12/terkait-polemik-di-desa-wadas-aleg-pks-ingatkan-pemerintah-rusaknya-alam-akibat-eksploitasi/

TOLAK PERMENAKER 2 TAHUN 2022 TENTANG JHT, JANGAN RAMPAS HAK RAKYAT!

“Peraturan ini menambah penderitaan rakyat dan menyakiti hati rakyat, karena peraturan tersebut mempersulit buruh.. Seharusnya pemerintah mampu memberikan dana JHT yang diambil oleh rakyat seperti peraturan sebelumnya yang bisa menunggu 1 bulan pasca mengundurkan diri atau PHK, bukan harus menunggu sampai 56 tahun,”
~ H Alifudin SE MM, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/02/12/tolak-permenaker-2-tahun-2022-tentang-jht-anggota-fpks-jangan-rampas-hak-rakyat

DANA JHT HAK PEKERJA, ATURAN PENCAIRAN BERATKAN PEKERJA

“Peraturan ini semakin menegaskan filosofi dan politik kebijakan ketenagakerjaan pemerintah saat ini yang mementingkan ekonomi (investasi)."

Peraturan ini masih merupakan lanjutan kebijakan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. JHT dalam perspektif pemerintah adalah dana yang bisa diatur-atur oleh pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

~ Kurniasih Mufidayati, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/02/12/politisi-pks-dana-jht-hak-pekerja-aturan-pencairan-beratkan-pekerja/

PKS DUKUNG KPPU SERET KARTEL MINYAK GORENG KE RANAH HUKUM PIDANA

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Pak MUL, mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membawa kasus kartel minyak goreng ke ranah pidana.

https://fraksi.pks.id/2022/02/13/aleg-pks-dukung-kppu-seret-kartel-minyak-goreng-ke-ranah-hukum-pidana/

Beberapa tahun terakhir pembelajaran kita terganggu krn pandemi Covid19.

Untuk para ortu, semoga kita senantiasa bersabar menemani ananda menuntut ilmu.

Untuk adik-adik pelajar, kuy tetep semangat meraih cita-cita, jangan gabut n tetep fokus!

Alasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Permenaker 2/2022 Harus Ditolak! | https://blog.pks.id/2022/02/alasan-secara-filosofis-sosiologis-dan.html