CABUT ATURAN PENCAIRAN DANA JHT YANG MEMBERATKAN PEKERJA !
#CabutPermenJHT56Tahun

Fraksi PKS DPR RI mendesak Pemerintah MENCABUT Aturan Pencairan Dana JHT (Jaminan Hari Tua) dalam Permenaker No 2 Tahun 2022 yang sangat membebani para pekerja.

Simak terus updatenya disini.. >>
http://art.pks.id/infografis/cabutpermenjht56tahun

PKS KAWAL ASPIRASI RAKYAT, TOLAK PERMENAKER TENTANG JHT
#CabutPermenJHT56tahun.

Aturan pencairan JHT dalam Permenaker No.2/2022 sangat membebani para pekerja. PKS kembali sampaikan penolakan dan terus mengawal aspirasi rakyat.

HARGA BBM NONSUBSIDI NAIK, PEMERINTAH TAK PUNYA PERASAAN!

“Pemerintah seperti tidak punya perasaan. Di saat masyarakat sedang kesulitan menghadapi Omicron malah menaikan harga BBM. Meskipun itu adalah BBM yang tidak disubsidi Pemerintah."
~ Pak MUL, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/02/14/harga-bbm-nonsubsidi-naik-wakil-ketua-fpks-pemerintah-tak-punya-perasaan

Dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang terhimpun sampai 346 triliun, itu adalah hak para pekerja. Pencairan JHT yang diatur dalam Permenaker No2/2022 sangat memberatkan para pekerja.

#CabutPermenJHT56Tahun

PKS DESAK PEMERINTAH CABUT SYARAT CAIR JHT 56 TAHUN, CEDERAI RASA KEMANUSIAAN!
#CabutPermenJHT56Tahun

"Tak malukah pemerintah melakukan ini? Menahan hak mereka dg brbgai alasan. Hidup rakyat kian terhimpit, jgn tambah lagi dg kebijakan yg membuat rakyat makin terjepit"
~ Ahmad Syaikhu, Presiden PKS

https://pks.id/content/desak-pemerintah-cabut-syarat-cair-jht-56-tahun-presiden-pks-mencederai-rasa-kemanusiaan

PKS TOLAK KENAIKAN HARGA LPG NON-SUBSIDI

Dalam kurun waktu dua bulan saja, perubahan harga sudah dua kali terjadi

Awalnya, harga LPG non subsidi dibanderol Rp 11.500 per kg, kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp 13.500 dan kini naik lagi menjadi Rp 15.500/kg

#Infografis: Fraksi PKS DPR RI

PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN TARIF KRL

Alhamdulillah.... Tarif KRL akhirnya BATAL NAIK.
Fraksi PKS DPR RI suarakan aspirasi rakyat dan Tolak Kenaikan Tarif KRL.

Lagi-lagi .. kita perlu 'berisik'..
karena 'berisik' adalah perjuangan!

Ada yg nanya, kok PKS berisik terus sih? Segala rupa dikritisi; Tolak Investasi Miras, Tolak RUU IKN, Tolak Kenaikan Pajak, Cabut Permenaker JHT, Tolak Kenaikan Tarif Listrik n KRL dll sampai #TolakTundaPemilu

Ya karena PKS bela kepentingan rakyat.
PKS akan terus perjuangkan aspirasi rakyat.

LABEL HALAL BARU, FATWA HALAL TETAP DARI MUI

Kewenangan MUI menetapkan kehalalan produk diatur di Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Dalam pasal itu disebutkan bahwa penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal.

“MUI tetap berwenang mengeluarkan fatwa halal, sedangkan BPJPH hanya mengeluarkan sertifikatnya yang bersifat administratif. BPJPH tidak dapat menerbitkan sertifikat halal kecuali atas dasar fatwa halal MUI,”
~ Bukhori Yusuf, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS.

https://fraksi.pks.id/2022/03/14/terkait-label-halal-baru-aleg-pks-tak-cukup-beri-kejelasan-halal-bagi-konsumen/

CABUT HET BUKAN SOLUSI, ALEG PKS: MENDAG HARUS DIPECAT, GAGAL URUS MINYAK GORENG!

“Atas kegagalan mengurusi minyak goreng dan selalu tidak hadir dalam rapat gabungan di DPR utk membahas minyak goreng, maka sebaiknya Mendag dipecat sbg bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat”
~ Johan Rosihan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/03/17/cabut-het-bukan-solusi-aleg-pks-mendag-harus-dipecat-gagal-urus-minyak-goreng/

HET MINYAK GORENG DICABUT, KEBIJAKAN TIDAK SOLUTIF!

PKS desak dibentuknya Pansus tata niaga pangan, sehingga persoalannya pangan seperti tingginya harga minyak goreng ini dapat diketahui secara jelas.

“Ini ironi negeri penghasil sawit terbesar. Carut-marut pengelolaan minyak goreng di negeri penghasil 58 persen sawit dunia adalah ironi. Masalah minyak goreng berlarut-larut. Sesuatu yang aneh di negeri penghasil bahan baku minyak goreng nomor satu, tetapi minyak goreng malah langka,”
~ Rofik Hananto, Anggota Fraksi PKS DPR RI Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/03/17/het-minyak-goreng-dicabut-anggota-fpks-kebijakan-tidak-solutif/

GAGAL KENDALIKAN STOK DAN HARGA MINYAK GORENG, PEMERINTAH LEMAH!

"Pemerintah tdk mampu menegakkan aturan yg dibuatnya sendiri, kemudian menyerah pd kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yg merugikan rakyat selama 6 bln terakhir."
~ Amin Ak, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.

https://fraksi.pks.id/2022/03/17/gagal-kendalikan-stok-dan-harga-minyak-goreng-politisi-pks-pemerintah-lemah

PKS DESAK BENTUK PANSUS PANGAN

"Kondisi pangan kita ini makin hari makin tidak menentu. Saya menyampaikan kepada teman-teman di DPR agar membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan pangan."
~ Andi Akmal Pasluddin Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/03/17/aleg-pks-usulkan-bentuk-pansus-penyelesaian-persoalan-pangan/

PBB TETAPKAN 15 MARET HARI LAWAN ISLAMOFOBIA

“Di tengah gencarnya anti radikalisme dan anti terorisme, semoga semangat anti Islamofobia yang telah dicontohkan oleh PBB ini dapat kita terapkan di Indonesia yg mayoritas Muslim dan moderat."
~ Dr Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS

https://fraksi.pks.id/2022/03/19/aleg-pks-bersyukur-pbb-tetapkan-15-maret-sebagai-hari-lawan-islamofobia/

PRESIDEN PKS MINTA KETUM PARPOL DAN PRESIDEN JOKOWI MENOLAK WACANA PENUNDAAN PEMILU 2024
#TolakTundaPemilu.

"Segala upaya yang menerabas batas-batas konstitusi dan demokrasi akan membawa bangsa Indonesia ke jalan yang berbahaya,"
~ Ahmad Syaikhu, Presiden PKS

https://pks.id/content/presiden-pks-minta-ketum-parpol-dan-presiden-jokowi-menolak-wacana-penundaan-pemilu-2024