Repost dr grup WA Diskusi Pajak #DA
"SE dan Nota Dinas (ND) adalah bukan produk hukum untuk WP, dan tidak ada kekuatan hukum jika adu data dengan peraturan2 perpajakan lainnya"
Hierarki Peraturan Perpajakan :
1. UU Cipta Kerja & UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Keputusan Presiden (Keppres)
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
7. Peraturan Dirjen Pajak (PER Dirjen Pajak)
8. Keputusan Dirjen Pajak (Kep Dirjen Pajak)
Credit : Pak Edhi
"SE dan Nota Dinas (ND) adalah bukan produk hukum untuk WP, dan tidak ada kekuatan hukum jika adu data dengan peraturan2 perpajakan lainnya"
Hierarki Peraturan Perpajakan :
1. UU Cipta Kerja & UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Keputusan Presiden (Keppres)
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
7. Peraturan Dirjen Pajak (PER Dirjen Pajak)
8. Keputusan Dirjen Pajak (Kep Dirjen Pajak)
Credit : Pak Edhi
Yang minta token
Coba email nya ganti Yahoo.
Buka nya pakai Mozilla.
Kerjanya di chrome.
Tapi gak usah rame2 pindah ke Yahoo.
Entar down lagi.
----
Cara kedua yang kemungkinan berhasilnya tinggi.
WA AR pengawasan nya untuk memberikan kode token.
Setelah minta token, eksekusi dulu sampai terlapor.
Baru minta token SPT berikut nya, biar tidak menindas token lama
Jangan sungkan WA AR, karena nama kantornya adalah kantor pelayanan
-------
Error ebukpot.
Ganti browser ke EDGE atau firefox
-----
Dicoba dulu, belum tentu berhasil
-----
Jangan lupa bulan ini banyak launching aplikasi
Pmk239
Unifikasi
Kita tunggu saja pembaruan apa yang sedang disiapkan DJP
Coba email nya ganti Yahoo.
Buka nya pakai Mozilla.
Kerjanya di chrome.
Tapi gak usah rame2 pindah ke Yahoo.
Entar down lagi.
----
Cara kedua yang kemungkinan berhasilnya tinggi.
WA AR pengawasan nya untuk memberikan kode token.
Setelah minta token, eksekusi dulu sampai terlapor.
Baru minta token SPT berikut nya, biar tidak menindas token lama
Jangan sungkan WA AR, karena nama kantornya adalah kantor pelayanan
-------
Error ebukpot.
Ganti browser ke EDGE atau firefox
-----
Dicoba dulu, belum tentu berhasil
-----
Jangan lupa bulan ini banyak launching aplikasi
Pmk239
Unifikasi
Kita tunggu saja pembaruan apa yang sedang disiapkan DJP
Haloha, #KawanPajak, bagi para pekerja yang sudah mendapatkan bukti potong dari kantornya, bisa langsung aja lapor SPT Tahunan secara online melalui http://pajak.go.id.
Bagi yang belum, bisa ingetin/minta bukti potong pajaknya ke bagian keuangannya yaa. #SelaluPatuh #MaafkanTokenYangTelatatauTidakMasuk
Bagi yang belum, bisa ingetin/minta bukti potong pajaknya ke bagian keuangannya yaa. #SelaluPatuh #MaafkanTokenYangTelatatauTidakMasuk
https://www.pajak.go.id/id/panduan-penanganan-kode-error-layanan-online
Kode error dan pesan peringatan dibagi berdasarkan layanan daring yang ada:
Single Login / DJP Online
E-filing
E-billing
E-form
Silakan akses link di atas
Kode error dan pesan peringatan dibagi berdasarkan layanan daring yang ada:
Single Login / DJP Online
E-filing
E-billing
E-form
Silakan akses link di atas
Sehubungan dengan pemeliharaan aplikasi administrasi pembayaran pajak maka untuk sementara aplikasi e-Billing (sse2.pajak.go.id) tidak akan dapat diakses pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB.
Demikian disampaikan agar masyarakat pengguna layanan terkait dapat mengantisipasi pada rentang waktu tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waktu-henti-layanan-elektronik-21
Demikian disampaikan agar masyarakat pengguna layanan terkait dapat mengantisipasi pada rentang waktu tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waktu-henti-layanan-elektronik-21
Yang mau lapor SPT Tahunan PPh Badan, gak usah buru-buru, tunggu maret aja. gak pake server
Mulai sekarang ke KPP nya dibatasi dulu ya.
Cukup WA AR untuk kegiatan konsultasi
Cukup WA AR untuk kegiatan konsultasi