Repost dr grup WA Diskusi Pajak #DA

"SE dan Nota Dinas (ND) adalah bukan produk hukum untuk WP, dan tidak ada kekuatan hukum jika adu data dengan peraturan2 perpajakan lainnya"

Hierarki Peraturan Perpajakan :

1. UU Cipta Kerja & UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Keputusan Presiden (Keppres)
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
7. Peraturan Dirjen Pajak (PER Dirjen Pajak)
8. Keputusan Dirjen Pajak (Kep Dirjen Pajak)

Credit : Pak Edhi