Channel Diskusi Pajak
11.7K subscribers
1.77K photos
73 videos
191 files
3.03K links
Info perpajakan
Download Telegram
antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. (27) #BUT (27) #BUT
Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak BUT UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 (1), KEP-62/PJ./1995) (28) #BUT
PKP BUT dihitung dengan cara mengurangkan Penghasilan Bruto BUT dengan :
a. Biaya-biaya 3M yg berkenaan dgn penghasilan BUT (29) #BUT
b.Biaya administrasi Kantor Pusat yang berkaitan dengan usaha/kegiatan BUT (KEP-62/PJ/1995) (30) #BUT
Pembayaran BUT kepada Kantor Pusat yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya adalah :- Royalty atau imbalan lainnya sehubungan dgn (31) #BUT
penggunaan harta, patent, atau hak-hak lainnya. - Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa-jasa lainnya. (32) #BUT
- Bunga, kecuali berkenaan dengan usaha perbankan. (33) #BUT
Dalam hal sebaliknya (pembayaran-pembayaran tersebut di atas diterima oleh BUT dari Kantor Pusatnya), jg bukan merupakan obyek PPh (34) #BUT
Penghitungan PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT (Branch Profit Tax) (14/PMK.03/2011) (35) #BUT
PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang diperoleh BUT yaitu tambahan PPh yang dikenakan atas laba setelah pajak yg diperoleh BUT (36) #BUT
sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam Tax Treaty. Tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT tersebut (37) #BUT
tidak dikenakan apabila laba setelah pajak BUT tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat : (38) #BUT
a. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri (39) #BUT
b. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham (40) #BUT
c. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau (41) #BUT
Dalam hal persyaratan tidak lagi dipenuhi, penghasilan tersebut ditetapkan sebagai Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi (43) #BUT
PPh atas BUT bersangkutan terhitung sejak diperolehnya Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan tersebut (44) #BUT
dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (44) #BUT
Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh BUT dikenakan PPh yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh (45) #BUT
Pasal 26 ayat (4) adalah PKP yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dgn PPh yg bersifat final. (46) #BUT