#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 4... https://t.co/agHG0j33MT
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 4... https://t.co/agHG0j33MT
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 4 bulan dan tidak dapat diperpanjang....
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 4 bulan dan tidak dapat diperpanjang....
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar selain di KPP Pratama adalah paling lama... https://t.co/5vFtxdZ34v
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar selain di KPP Pratama adalah paling lama... https://t.co/5vFtxdZ34v
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar selain di KPP Pratama adalah paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling...
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Badan yang terdaftar selain di KPP Pratama adalah paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling...
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling... https://t.co/KzUwiMgtgo
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling... https://t.co/KzUwiMgtgo
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 3 bulan, dan tidak dapat diperpanjang....
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 3 bulan, dan tidak dapat diperpanjang....
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang bukan terdaftar di KPP Pratama adalah... https://t.co/l1ZOrYr38k
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang bukan terdaftar di KPP Pratama adalah... https://t.co/l1ZOrYr38k
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang bukan terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 4 bulan, dan dapat diperpanjang...
Jangka waktu pengujian pemeriksaan terhadap WP Orang Pribadi yang bukan terdaftar di KPP Pratama adalah paling lama 4 bulan, dan dapat diperpanjang...
#KUP
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP dalam satu grup dapat diperpanjang... https://t.co/lxW67d9Ltl
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP dalam satu grup dapat diperpanjang... https://t.co/lxW67d9Ltl
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP dalam satu grup dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dan paling banyak 2...
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP dalam satu grup dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dan paling banyak 2...
#KUP
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas... https://t.co/EKc1UWjqZj
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas... https://t.co/EKc1UWjqZj
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas) dapat diperpanjang...
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas) dapat diperpanjang...
#KUP
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP yang terindikasi melakukan... https://t.co/52WkZXM6It
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP yang terindikasi melakukan... https://t.co/52WkZXM6It
Facebook
#KUP
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP yang terindikasi melakukan transaksi yang terkait dengan transfer pricing...
Jangka waktu pengujian untuk Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan WP yang terindikasi melakukan transaksi yang terkait dengan transfer pricing...
#KUP
Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan... https://t.co/FILr434KzK
Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan... https://t.co/FILr434KzK
Facebook
#KUP
Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan hasil...
Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan hasil...
#KUP
Revisi atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan hanya dapat dilakukan satu kali.
Notification of Tax... https://t.co/17WUZ7WkzD
Revisi atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan hanya dapat dilakukan satu kali.
Notification of Tax... https://t.co/17WUZ7WkzD
Facebook
#KUP
Revisi atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan hanya dapat dilakukan satu kali.
Notification of Tax Audit Findings can only be revised once.
Revisi atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan hanya dapat dilakukan satu kali.
Notification of Tax Audit Findings can only be revised once.
#KUP
Apabila dilakukan revisi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, WP tetap diberikan hak... https://t.co/ILRHBov4Ff
Apabila dilakukan revisi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, WP tetap diberikan hak... https://t.co/ILRHBov4Ff
Facebook
#KUP
Apabila dilakukan revisi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, WP tetap diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan tertulis...
Apabila dilakukan revisi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, WP tetap diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan tertulis...
#KUP #SPTTahunan
Jika SPT Tahunan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan/menerbitkan surat ketetapan... https://t.co/ZOfwOpWmvI
Jika SPT Tahunan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan/menerbitkan surat ketetapan... https://t.co/ZOfwOpWmvI
Facebook
#KUP #SPTTahunan
Jika SPT Tahunan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan/menerbitkan surat ketetapan pajak, SPT Tahunan dianggap tidak...
Jika SPT Tahunan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan/menerbitkan surat ketetapan pajak, SPT Tahunan dianggap tidak...
#KUP
Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi... https://t.co/dwGWRkj28C
Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi... https://t.co/dwGWRkj28C
Facebook
#KUP
Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi rekening dalam negeri atas nama Wajib...
Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi rekening dalam negeri atas nama Wajib...
#KUP
Terdapat dua puluh tiga bank yang wajib menyampaikan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak... https://t.co/aKqwxsRLo9
Terdapat dua puluh tiga bank yang wajib menyampaikan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak... https://t.co/aKqwxsRLo9
Facebook
#KUP
Terdapat dua puluh tiga bank yang wajib menyampaikan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap bulan.
There are twenty-three...
Terdapat dua puluh tiga bank yang wajib menyampaikan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap bulan.
There are twenty-three...
#KUP
Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan WP Non Efektif paling lambat 5 hari kerja setelah Bukti... https://t.co/47xPvoL9R9
Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan WP Non Efektif paling lambat 5 hari kerja setelah Bukti... https://t.co/47xPvoL9R9
Facebook
#KUP
Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan WP Non Efektif paling lambat 5 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
Request...
Jangka waktu penyelesaian permohonan penetapan WP Non Efektif paling lambat 5 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
Request...
#KUP
Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai WP Non Efektif setelah dilakukan pencabutan Pengukuhan... https://t.co/jDCSpTr9P8
Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai WP Non Efektif setelah dilakukan pencabutan Pengukuhan... https://t.co/jDCSpTr9P8
Facebook
#KUP
Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai WP Non Efektif setelah dilakukan pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu.
A Taxpayer with...
Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai WP Non Efektif setelah dilakukan pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu.
A Taxpayer with...
#KUP
Pengaktifan kembali WP Non Efektif dilakukan berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan oleh KPP.... https://t.co/jeZWVUAXCH
Pengaktifan kembali WP Non Efektif dilakukan berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan oleh KPP.... https://t.co/jeZWVUAXCH
Facebook
#KUP
Pengaktifan kembali WP Non Efektif dilakukan berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan oleh KPP.
Non-Effective status may be reactivated upon...
Pengaktifan kembali WP Non Efektif dilakukan berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan oleh KPP.
Non-Effective status may be reactivated upon...
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi
- Mendaftarkan diri
- NPWP bukan untuk
- Menghitung pajak terutang
- Membayar pajak
- Melaporkan SPT
- Kewajiban pembukuan dan pencatatan
- Pembetulan SPT
- Pemeriksaan Pajak
- Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali
- Menunda/mengangsur pembayaran pajak
Untuk file
Silakan
Cek Classroom
#KUP
#kelaspajakwithless
#WPOP
#WPOrangPribadi
#brevet
- Mendaftarkan diri
- NPWP bukan untuk
- Menghitung pajak terutang
- Membayar pajak
- Melaporkan SPT
- Kewajiban pembukuan dan pencatatan
- Pembetulan SPT
- Pemeriksaan Pajak
- Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali
- Menunda/mengangsur pembayaran pajak
Untuk file
Silakan
Cek Classroom
#KUP
#kelaspajakwithless
#WPOP
#WPOrangPribadi
#brevet