Mengapa dalam pendaftaran NPWP OP secara elektronik, tidak ditemukan upload dokumen persyaratan?
berdasarkan Pasal 9 PER-04/PJ/2020, dalam hal NIK yang tercantum pada KTP telah tervalidasi dengan basis data kependudukan, permohonan pendaftaran Wajib Pajak tidak perlu dilampiri fotokopi KTP.
Apabila WP telah ditetapkan sebagai WP NE, bagaimanakah cara Pengaktifan Kembali WP NE?
dapat mengajukan permohonan Pengaktifan Kembali WP NE atau KPP dapat melakukan pengaktifan Kembali WP NE apabila terdapat data dan/atau informasi, sebagai contoh pelaporan SPT Tahunan (Pasal 32 PER-04/PJ/2020).
Mengapa sekarang tidak ada menu cetak SKT untuk Perubahan Data dan WP Pindah?
Jawaban:
Jawaban:
data yang terdapat pada SKT saat ini adalah Nama, NPWP, NIK, dan Kategori, sehingga apabila tidak ada perubahan pada elemen data tersebut, tidak perlu dilakukan pencetakan SKT. Namun, apabila WP meminta dilakukan pencetakan SKT dapat dilakukan pada menu Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP.
diskusi pajak buka webinar tutorial ebupot, mengingat juli/agustus berlaku buat pkp nasional dan okt semua wp nasional.
KEP 269 TAHUN 2020.pdf
168.3 KB
KEP e-Bupot 23/26 tahap VI untuk seluruh PKP se-Indonesia
Rekan sekalian
Bagi yang menerima email, itu merujuk laporan sebelumnya untuk masa 04/April, silakan lakukan pelaporan kembali ya dengan menggunakan file format baru, untuk masa 04 tersebut.
Untuk pelaporan masa 05, selama sudah dilakukan dengan file baru seharusnya sudah tidak terpengaruh, tetapi yang melakukan pelaporan masih menggunakan file lama (awal juni) juga diminta melaporkan kembali dengan file excel format baru.
kemungkinan karena di data pelaporan DJP ga masuk pelaporannya, tapi di daftar penerima fasilitas ada
Sepertinya DJP lupa filter tanggal pengajuan fasilitas.
Abaikan aja kalau memang bulan Mei merupakan masa pertama pengajuan dan pemanfaatan fasilitas, selama pelaporan mei sudah menggunakan file excel yang baru.
INDONESIA NAN JAYA:
Pengusaha dikawasan bebas
1. Sejak 1 April 2009 pengusaha di Kawasan Bebas (Batam) tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
2. Seluruh PKP yang ada di Batam akan dicabut pengukuhannya. Jika ada WP / Pengusaha yang masih terdapat kode pengukuhannya, silakan lapor atau konfirmasi ke KPP terdaftar agar dilakukan pencabutan pengukuhannya.
3. Apabila WP mengajukan pemusatan administrasi PPN, untuk usaha cabang / entitas cabang yang ada di Kawasan Bebas / Kawasan Berikat akan dikecualikan dari pemusatan PPN tersebut.
4. Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
5. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.
6. Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
7. PPN yang terutang pada poin 6 ini harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
8. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan cara:
a. pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang menerima Barang Kena Pajak
b. pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumkan juga nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak
9. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
10. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bahan bacaan bisa ke
Per-50 tahun 2009
PP 10 Tahun 2012
PMK 62 Tahun 2012
PMK 171 Tahun 2017
#kawasanbebas #batam #pkp
Pengusaha dikawasan bebas
1. Sejak 1 April 2009 pengusaha di Kawasan Bebas (Batam) tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
2. Seluruh PKP yang ada di Batam akan dicabut pengukuhannya. Jika ada WP / Pengusaha yang masih terdapat kode pengukuhannya, silakan lapor atau konfirmasi ke KPP terdaftar agar dilakukan pencabutan pengukuhannya.
3. Apabila WP mengajukan pemusatan administrasi PPN, untuk usaha cabang / entitas cabang yang ada di Kawasan Bebas / Kawasan Berikat akan dikecualikan dari pemusatan PPN tersebut.
4. Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
5. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.
6. Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
7. PPN yang terutang pada poin 6 ini harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
8. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan cara:
a. pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang menerima Barang Kena Pajak
b. pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumkan juga nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak
9. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
10. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bahan bacaan bisa ke
Per-50 tahun 2009
PP 10 Tahun 2012
PMK 62 Tahun 2012
PMK 171 Tahun 2017
#kawasanbebas #batam #pkp
Dalam rangka memperingati Hari Pajak 14 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan Lomba Penulisan Artikel dan Lomba Poster untuk umum. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut silakan klik tautan berikut https://www.pajak.go.id/lomba-hari-pajak-2020
Ada 22.000 Wajib pajak yang sudah menggunakan ebupot
E-bupot
1. Mudah
2. Kepastian hukum
3. Akurasi & validasi
4. One stop application
Tahap 6
Ebupot utk seluruh PKP
Tahap 7
Ebupot seluruh WP dengan syarat
E-bupot
1. Mudah
2. Kepastian hukum
3. Akurasi & validasi
4. One stop application
Tahap 6
Ebupot utk seluruh PKP
Tahap 7
Ebupot seluruh WP dengan syarat
Permendag 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP).
Diantaranya yg cukup menarik adanya kewajiban membuat LKTP yang sudah diaudit dan melaporkan ke Kemendag maksimal 6 Bulan setelah Tahun Buku berakhir, bagi :
1. Perseroan Terbatas;
2. Usaha yg berkaitan pengerahan dana masyarakat;
3. Mengeluarkan Surat Pengakuan Utang;
4. Memiliki jumlah kekayaan atau aktiva minimal 25M; ATAU
5. Debitur Bank yg wajib Laporan Audit.
LKTP minimal Neraca, Laba/Rugi, Ekuitas, Arus Kas, DAN CALK.
Sanksi nya :
1. Teguran (maksimal 3x)
2. Pencabutan izin bagi yg bergerak di bidang perdagangan
3. Rekomendasi pencabutan izin bagi yg non perdagangan
ada yang sudah tau?
Diantaranya yg cukup menarik adanya kewajiban membuat LKTP yang sudah diaudit dan melaporkan ke Kemendag maksimal 6 Bulan setelah Tahun Buku berakhir, bagi :
1. Perseroan Terbatas;
2. Usaha yg berkaitan pengerahan dana masyarakat;
3. Mengeluarkan Surat Pengakuan Utang;
4. Memiliki jumlah kekayaan atau aktiva minimal 25M; ATAU
5. Debitur Bank yg wajib Laporan Audit.
LKTP minimal Neraca, Laba/Rugi, Ekuitas, Arus Kas, DAN CALK.
Sanksi nya :
1. Teguran (maksimal 3x)
2. Pencabutan izin bagi yg bergerak di bidang perdagangan
3. Rekomendasi pencabutan izin bagi yg non perdagangan
ada yang sudah tau?
1. Sekilas PP 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas PPh Dalam Rangka Penanganan Covid-19
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PP-29-Tahun-2020-06-28
2. Resume PMK 67 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-67-Tahun-2020-06-28
3. Resume PMK 68 Tahun 2020 tentang Perlakuan PPh atas Beasiswa dan Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh Badan/Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan dan/atau Penelitian & Pengembangan
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-68-Tahun-2020-06-28
4. Resume PerMenDag 25 Tahun 2020 tentang LAPORAN KEUANGAN Tahunan Perusahaan
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PerMenDag-25-Tahun-2020-06-28
Semoga berguna n bermanfaat 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PP-29-Tahun-2020-06-28
2. Resume PMK 67 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-67-Tahun-2020-06-28
3. Resume PMK 68 Tahun 2020 tentang Perlakuan PPh atas Beasiswa dan Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh Badan/Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan dan/atau Penelitian & Pengembangan
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PMK-68-Tahun-2020-06-28
4. Resume PerMenDag 25 Tahun 2020 tentang LAPORAN KEUANGAN Tahunan Perusahaan
https://telegra.ph/Resume-Sekilas-PerMenDag-25-Tahun-2020-06-28
Semoga berguna n bermanfaat 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
Telegraph
Resume Sekilas PP 29 Tahun 2020
Glosarium Alkes = Alat Kesehatan meliputi masker bedah dan respirator N95; pakaian pelindung diri; sarung tangan bedah; sarung tangan pemeriksaan; ventilator; dan reagen diagnostic test untuk COVID‑19 (dapat berubah sesuai usulan Menteri di bidang Kesehatan).…